Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Lotim Sentil Pelayanan Pasien Miskin

S

 


Advertisement

PELANTIKAN PEJABAT: Wakil Bupati Lombok Timur saat mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas.
PELANTIKAN PEJABAT: Wakil Bupati Lombok Timur saat mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas.

LombokPost-Sebanyak 158 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di Lombok Timur (Lotim) dilantik. Pelantikan ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di Lotim.

“Saya berharap pelantikan ini semua dapat menerimanya dengan tulus, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Jumat (16/10).

Advertisement

Ditegaskan, jabatan bukan sekadar penghargaan maupun kedudukan. Tapi jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat, demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Saat ini, Lotim disebut masih memiliki banyak persoalan yang kompleks dan masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang berteriak melalui media sosial karena tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

Advertisement

“Sekarang masyarakat kita teriak di media sosial, karena belum mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari birokrasi kita,” tegasnya.

Salah satunya adalah pelayanan di bidang kesehatan. Masih ditemukan pelayanan di rumah sakit yang berbelit-belit terhadap masyarakat miskin yang datang berobat menggunakan BPJS Kesehatan maupun yang membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa.

Ia mengaku bingung terkait oknum petugas kesehatan yang masih mempersoalkan masyarakat yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan maupun SKTM. Padahal, Pemkab Lotim telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 134 miliar setahun untuk membayar iuran BPJS.

“Padahal nyata-nyata masyarakat itu membawa SKTM, masih juga dipersoalkan, masih juga dipertanyakan. Mereka itu tidak gratis, justru mereka lebih awal bayar. Yang bayar pemerintah,” tegasnya.

Dia mempertanyakan di mana hati dan rasa iba para petugas kepada masyarakat yang minta tolong dengan membawa SKTM untuk berobat, tapi mendapat pelayanan yang tidak bagus dari rumah sakit.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkot Bima Minta 26 Mitra SPPG Lindungi Relawan dengan BPJS

Pemkot Bima Minta 26 Mitra SPPG Lindungi Relawan dengan BPJS

Pemkot Bima menyoroti pemenuhan jaminan sosial bagi relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 26 mitra SPPG

2.500 Relawan MotoGP Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

2.500 Relawan MotoGP Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

ITDC dan MGPA menggandeng BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi 2.500 relawan MotoGP Mandalika 2026

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung

Tercatat sepanjang 2015-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp100 triliun untuk membiayai 172,3 juta kasus penyakit jantung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer