Pemkab Lombok Timur Kembali Mendapatkan Penghargaan TPAKD Award

LombokPost. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan prestasi di ajang TPAKD Award. TPAKD Lotim kembali menjadi yang terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua. 

Penghargaan di terima langsung oleh Bupati Lotim Haerul Warisin pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang berlangsung di Jakarta.

Keberhasilan tersebut diantaranya berkat program Lotim Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) yang telah dilaksanakan sejak 2020 lalu dan diteruskan hingga saat ini.

Baca Juga: Genjot Inklusi Keuangan dan Usaha Lokal, Wabup Lombok Tengah Hadiri Rakornas TPAKD 2026

Lotim Berkembang telah memberikan kredit tanpa bunga kepada 14.564 debitur, baik peternak maupun UMKM, dengan total kredit sebesar Rp 170 miliar lebih dengan total subsidi Rp 5,944 miliar lebih.

Kesuksesan program tersebut tidak lepas dari sinergi dengan sejumlah lemba keuangan seperti BRI, BNI, dan BCA serta Pegadaian, dengan rata-rata non performing loan (NPL) atau kredit macet diangka 1,03. Fasilitasi dan pendampingan dari hulu hingga hilir juga menjadi kunci. 

Pengembangan program TPAKD yaitu Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) juga menyumbang kesuksesan TPAKD Lotim. EPIKS mewujud dalam Industri Keuangan syariah masuk dan membangun Pondok Psantren, seperti pembukaan rekening, penyaluran gadai, cicil emas, tabungan emas dan sebagainya.

Baca Juga: Ganda Emas Inklusi Keuangan! NTB dan Lombok Timur Sabet Penghargaan Nasional TPAKD 2025, Akses Keuangan Jadi Motor Pertumbuhan Daerah

Tidak kalah penting adalah adanya Program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR) dengan total rekening pelajar di Lombok Timur mencapai 325.620 rekening dan total tabungan lebih dari Rp 77 miliar. 

Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada kesempatan itu, meminta untuk mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Presiden, akses keuangan tidak saja terbatas pada tersedianya pembiayaan, melainkan juga memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Baca Juga: Sukses Perluas Akses Keuangan di Daerah, TPAKD NTB dan TPAKD Lombok Timur Raih Penghargaan dari OJK RI

"Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat, " Terang Presiden.