
LombokPost-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menegaskan tidak ada perubahan aturan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun ini.
Bupati Lotim Haerul Warisin mengatakan, pelaksanaan pilkades tetap mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026. Aturan tersebut membatasi maksimal lima calon yang dapat melaju ke tahapan berikutnya.
"Aturannya tetap menggunakan Perda Nomor 5 Tahun 2026, dengan toleransi maksimal lima calon," tegas Haerul, Rabu (18/11).
Menurutnya, pembatasan diperlukan agar kompetisi tidak diikuti terlalu banyak calon. Sebab, jumlah pemilih di setiap desa relatif terbatas. Jika seluruh bakal calon dibiarkan maju, perolehan suara masing-masing dikhawatirkan terlalu kecil.
Karena itu, desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon tetap harus menjalani tes tertulis. Haerul memastikan dirinya tidak akan mengintervensi proses seleksi. Penentuan kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan panitia.
"Ada tim seleksi dan tidak ada hubungan dengan kami, karena yang menentukan adalah panitia," ujarnya.
Baca Juga: Kisruh Pilkades Kediri, Pemkab Lombok Barat Minta Panitia Desa Bersurat ke Panitia Kabupaten
Sekda Lotim sekaligus ketua panitia pilkades tingkat kabupaten M Juaini Taofik menyebutkan, terdapat 15 desa yang harus mengikuti seleksi tambahan.
Tes tertulis tersebut memiliki bobot penilaian 40 persen. Sementara 60 persen lainnya berasal dari hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan panitia tingkat desa.
"Bobot tes tambahan 40 persen, sedangkan 60 persen berasal dari hasil rangking panitia desa," jelas Juaini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





