LombokPost-Gaji guru honor daerah (honda) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga dipotong sejak lima bulan terakhir.
Pemotongannya sebesar Rp 150 ribu dari jumlah gaji yang biasanya diterima setiap bulan.
”Rp 150 ribu per bulan masing-masing orang. Sudah sedikit (gajinya) ini kena potong lagi,” terang Ketua Umum Guru Honda Lotim Sunarno, Senin (11/12).
Jumlah gaji yang didapat setiap bulan bervariasi, tergantung kategori. Untuk guru honorer kategori Perjanjian kerja (PK) sebesar Rp 650 ribu; kategori Kelompok Kerja (KK) Rp 550 ribu dan kategori Surat Perintah Kerja (SPK) Rp 400 ribu.
Selain pemotongan gaji, Sunarno menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim juga merekrut guru honor baru.
Padahal anggaran daerah sangat sedikit untuk menggaji kebutuhan guru honda.
Dari sana, ia menduga perekrutan guru honor baru ini yang menjadi sebab adanya pemotongan gaji.
”Anggaran minim tapi kok memaksakan diri untuk rekrut tenaga honda baru dan banyak sekali. Padahal guru sudah penuh di setiap sekolah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pemotongan gaji guru honorer sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Dikbud Lotim.
Sehingga hal itu membuat guru honda ribut ketika penandatanganan SPJ, karena nominal gaji yang ditandatangani tidak seperti yang biasa diterima.
”Gak ada surat edaran, notulen atau berita acara rapat juga nggak ada. Keputusan nomor berapa juga tidak ada. Setelah ribut, baru ada edaran di WA yang menjelaskan hal ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lotim Izzuddin berdalih hal tersebut bukan pemotongan. Melainkan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran daerah.
”Ini hanya miskomunikasi saja. Itu bukan pemotongan tapi hanya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kita,” terang Izzuddin.
Kondisi keuangan sekarang ini sangat terbatas. Sehingga ia meminta semua guru honorer bisa memaklumi.
Jika anggaran sudah membaik, maka gaji honorer akan dinaikkan seperti semula. Sehingga apa yang terjadi bukan pemotongan. Apalagi dialihkan dan digunakan untuk kebutuhan lain.
”Yang benar itu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau dipotong itu kan beda. Gajinya dipotong kemudian kita gunakan ke yang lain. Tapi kalau ini murni karena memang anggaran yang kurang,” tegasnya.
Izzuddin mengklaim, pihaknya sudah memberitahukan penyesuaian gaji melalui UPTD Dikbud masing-masing.
Penyesuaian gaji diakui tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, di 2022 juga pernah dilakukan.
”Kenapa guru honda yang kita sesuaikan, karena plafon anggarannya seperti itu yang diberikan TAPD. Tidak bisa kami utak-atik lagi, karena sisa anggaran kita Rp 3,8 untuk 1.800 orang kategori SPK, kemudian yang KK sekitar 300 orang,” jelasnya.
Sementara terkait adanya informasi penambahan guru honorer di sejumlah sekolah diakui tidak benar.
Namun yang ada, guru tersebut direkomendasikan kepala sekolah dan pembayaran gajinya melalui Bantuan Operasi Sekolah (BOS).
Sebab anggaran untuk gaji honda dari APBD sudah tidak ada.
”Jadi pengurangan ini betul-betul menyesuaikan anggaran daerah. Bukan pemotongan untuk menggaji guru honorer yang lain,” pungkasnya. (cr-par/r11)
Editor : Marthadi