LombokPost – Para anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini tengah melaksanakan reses Masa Sidang I Tahun Dinas 2026 di dapil masing-masing. Tentu banyak program yang diusulkan dari serap aspirasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah menerangkan, kegiatan reses tersebut berlangsung sejak tanggal 9 hingga 14 Februari 2026.
Di antara lokasi lokasi resesnya adalah Desa Rempek, Kecamatan Gangga.
Dia menjelaskan, reses menjadi sarana bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi warga.
Pada Senin (9/2), Hakamah reses di Dusun Sambik Pondokan, Desa Rempek.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Sambik Pondokan dan Telagamaluku yang dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat.
Selain jembatan, warga juga menyampaikan kebutuhan rabat jalan lingkungan serta pembukaan jalan perkebunan.
Keberadaan jalan perkebunan ini untuk menunjang aktivitas pertanian dan perekonomian warga setempat.
Di sektor pendidikan dan pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan ruang kelas baru di Madrasah Anwarul Musthafa.
Kemudian ada permohonan pagar kandang dari kelompok ternak Suka Damai, serta bantuan bibit kakao bagi petani.
Reses dilanjutkan pada Selasa (10/2) di Dusun Telagamaluku, Desa Rempek. Warga setempat menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan fasilitas umum dan sarana pendidikan.
Usulan yang disampaikan di antaranya, rinci Hakamah, ada pembangunan pagar TPU Dusun Telagamaluku, pembangunan toilet dan ruang kelas baru TK Sengeh. Masyarakat Dusun Telagamaluku juga meminta pembangunan pagar SDN 1 Rempek.
Masyarakat juga mengusulkan perubahan status TK dari sekolah swasta menjadi negeri.
Kemudian ada aspirasi bantuan alat Banjar Catering untuk mendukung kegiatan begawe, serta penataan lingkungan Masjid Nurul Huda di dusun setempat.
Hakamah menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan ditampung.
Politisi Partai Gerindra itu berjanji menindaklanjutinya melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, jelasnya, pokok-pokok pikiran DPRD akan diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Itu nanti akan dibahas bersama Bapperida KLU dan diusulkan pada penganggaran tahun 2027.
"Saya berterimakasih atas usulan dari masyarakat. Semuanya akan saya tindaklanjuti dan siap memperjuangkan sampai terealisasi," tutup Hakamah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
