Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Perusahaan Penempatan PMI di KLU Berurusan dengan Hukum

H
Penulis: Habibul Adnan❯
LINDUNGI PMI: Sejumlah pejabat foto bersama dalam kegiatan Closing Program Perkumpulan Panca Karsa di Lombok Utara.
LINDUNGI PMI: Sejumlah pejabat foto bersama dalam kegiatan Closing Program Perkumpulan Panca Karsa di Lombok Utara.

Advertisement

LombokPost – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengaku masih ada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah. Bahkan, dua perusahaan kini masuk dalam penanganan aparat penegak hukum.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & Naker) KLU, Evi Winarni, mengungkapkan, dari dua perusahaan tersebut, satu perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara satu perkara lainnya masih dalam proses hukum.

“Pemerintah daerah juga telah melakukan penindakan terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi bermasalah dalam proses penempatan PMI,” ungkap Evi.

Advertisement

Karena itu, tegasnya, pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI akan terus dilakukan. Ini sebagai upaya mencegah praktik keberangkatan nonprosedural yang berpotensi menimbulkan persoalan serius, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemda KLU juga tengah menyiapkan penertiban terhadap dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Lembaga tersebut, kata Evi, diduga tidak memiliki kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) yang jelas dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Advertisement

Evi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri. Masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan, kejelasan visa, kontrak kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan.

Dia menegaskan, calon PMI harus memahami secara detail pekerjaan yang akan dijalani, besaran gaji, jam kerja, hingga perlindungan yang diperoleh. “Jangan sampai berangkat bekerja ke luar negeri tanpa memahami isi kontraknya," sarannya.

Evi juga mengingatkan masyarakat terkait ketentuan penempatan PMI ke sejumlah negara. Keberangkatan untuk bekerja ke kawasan Arab, katanya, masih berada dalam skema moratorium. 

Sementara penempatan ke Malaysia, saat ini berlaku skema zero cost atau bebas biaya penempatan.

Karena itu, masyarakat diminta mewaspadai pihak-pihak yang meminta uang hingga jutaan rupiah dengan berbagai alasan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dubes Australia Tinjau Riset BRIN di Lombok Utara, Limbah Udang dan Pakan Lobster Jadi Fokus

Dubes Australia Tinjau Riset BRIN di Lombok Utara, Limbah Udang dan Pakan Lobster Jadi Fokus

Kerja sama penelitian Australia dan Indonesia mulai diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mela

Tinjau Pasar Pemenang, Dubes Australia Apresiasi Penguatan Ekonomi dan Mitigasi Bencana Lombok Utara

Tinjau Pasar Pemenang, Dubes Australia Apresiasi Penguatan Ekonomi dan Mitigasi Bencana Lombok Utara

Penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang l

150 Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara ikut MPLS

150 Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara ikut MPLS

Sebanyak 150 siswa Sekolah Rakyat asal Lombok Timur (Lotim mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SRT Terintegrasi KLU

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer