LombokPost - Proses tender pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara sudah tuntas.
Dalam waktu dekat ini sudah bisa mulai pembangunan fisik yang diawali dengan peletakan batu pertama.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Fathurahman memastikan seluruh tahapan persiapan telah tuntas.
Bahkan, tim teknis telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi lapangan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Fathurrahman mengaku, peletakan batu pertama diagendakan dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
“Insyaallah dalam waktu dekat mulai peletakan batu pertama. Semua sudah siap, sudah selesai,” sambungnya.
Menurutnya, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Keterlambatan sebelumnya lebih pada tahapan tender yang memakan waktu.
Dari sisi administrasi internal, seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap.
Seperti dokumen analisis dampak lalu lintas, yang sempat menjadi syarat tambahan. Demikian juga dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). "Dokumen itu sudah lengkap semua," kata Fathurrahman.
Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan membenarkan proses tender sudah tuntas.
Selanjutnya akan dilakukan peletakan batu pertama. Hanya saja untuk waktunya belum dipastikan.
Akan tetapi dia memperkirakan peletakan batu pertama akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.
Terkait waktu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Tanggal ditentukan Pemda KLU," kata Agung.
Tahapan pembangunan Sekolah Rakyat meleset dari target. Itu karena ada beberapa kendala teknis.
Awalnya direncanakan pembangunan fisik mulai pada Desember 2025 lalu.
Proyek strategis ini menelan anggaran Rp 100 miliar dan dibangun di atas aset milik Pemda KLU seluas 6,7 hektare di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan.
Sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan terintegrasi yang membuka tiga jenjang sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.
Dalam satu kawasan, dibangun berbagai fasilitas pendukung seperti asrama, sarana olahraga, tempat ibadah, dapur, kantin, serta fasilitas penunjang lainnya.
Seluruh kebutuhan siswa sekolah rakyat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Editor : Marthadi