Perkebunan tebu di Dompu kini mendapat banyak perhatian sejumlah pihak.
Kalangan eksekutif diwakili pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi serta legislatif kompak mendorong agar komoditas tebu ini bisa terus berkembang sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula daerah bahkan nasional.
Baiq Farida—Mataram
Ketua Komisi II DPRD NTB H Lalu Pelita Putra meyakini, secara umum penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional tentu didukung sejumlah alasan.
DPRD siap mendukung semua kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dan kesejahteraan petani.
“Hari ini (Senin, 6/5) kami di komisi II belum bertemu dengan OPD terkait, sementara sekarang ada tiga raperda yang masuk salah satunya menyangkut pertanian dan perkebunan serta ketahanan pangan,” jelasnya.
Politisi asal Lombok Tengah ini menilai, pemprov melalui dinas pertanian dan perkebunan semestinya harus merumuskan langkah strategis berkoordinasi dengan Pemkab Dompu untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Pertanian tersebut.
DPRD pun akan ikut mengawal agar implementasi di lapangan bisa maksimal dan berjalan dengan baik.
Mengenai peluang tebu menjadi komoditi unggulan daerah, menurut Pelita sekalipun hal ini butuh kajian mendalam tapi ia optimis hal itu bisa diwujudkan.
Dompu telah memiliki modal besar untuk itu dengan ketersediaan lahan yang masih luas ditunjang dengan keberadaan pabrik gula di sana.
Sehingga kabupaten ini dianggap layak menjadi pilot project pengembangan tebu sebagai komoditi unggulan daerah.
“Jadi kalau setelah penetapan (sebagai kawasan tebu nasional, Red) belum ada tindak lanjut maka kami berharap tentu ada kajian-kajian mendalam sehingga betul-betul potensi itu (bisa diolah, Red) sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Baca Juga: Kemendag Panggil Mecimapro dan tiket.com Buntut Pengaduan Konsumen Konser Band Day6
Politisi PKB ini kembali menegaskan komitmennya dan para koleganya di DPRD mendukung penuh langkah yang akan diambil pemprov dan pemkab untuk memajukan sektor pertanian dan perkebunan daerah.
Hal yang perlu dipastikan adalah ketika komoditi tebu ini berkembang tidak merusak alam secara masif seperti yang terjadi saat banyakanya penanaman jagung dan komoditi lain.
“Jangan hanya memikirkan pendapatan tapi merusak lingkungan dan menimbulkan bencana,” pesannya.
Terpisah, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda juga memastikan, dia dan jajarannya akan mengawal agar kebijakan yang telah dibuat pusat ini bisa ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah (pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Tebu itu layak dikembangkan di Dompu karena ekosistemnya cocok, lingkungannya cocok apalagi sudah ada pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS),” katanya.
Sinergitas dengan lembaga legislatif di Dompu pun siap dilakukan demi menyukseskan program kawasan tebu Nasional.
Saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret yang akan diambil DPRD kabupaten untuk kemudian diselaraskan dengan lembaga legislatif di provinsi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Faurani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan PT SMS dalam mengembangkan potensi tebu di wilayah tersebut.
”Sinergi dari semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi tebu dan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Kadin NTB menilai pengembangan potensi tebu tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak industri, dalam hal ini pabrik gula PT SMS di Dompu.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor tebu, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang kondusif.
”Masyarakat, khususnya petani tebu, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan, mulai dari penanaman hingga pascapanen, dengan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Baca Juga: Top, Ini Cara Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB Menekan Kemiskinan Ekstrem
PT SMS Dompu sebagai pelaku industri diharapkan dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani, termasuk memberikan harga yang adil dan stabil untuk hasil panen tebu.
Kolaborasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tebu, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dompu dan sekitarnya. (*)