LombokPost-Bupati Dompu Bambang Firdaus berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
Sebelumnya, para honorer menyampaikan kegelisahan mereka terkait status yang tak masuk dalam data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu pada tahap verifikasi administrasi, Senin (17/11).
Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberi kepastian dan solusi, mengingat sebagian besar telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai perangkat daerah.
Banyak di antara mereka yang bekerja lebih dari dua hingga lima tahun, dengan beban kerja setara pegawai tetap. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Dompu memperjuangkan keberlanjutan status kepegawaian dan hak-hak mereka.
Bupati Bambang Firdaus memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Dia menjelaskan, pihaknya memahami keresahan para honorer yang selama ini turut menyokong pelayanan publik.
“Kami akan melakukan pendataan ulang secara komprehensif dan menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB,” tegasnya, Selasa (18/11).
Sejauh ini, pemda telah mengambil langkah formal terkait persoalan ini. Bahkan, mereka telah bersurat secara resmi kepada Kementerian PAN-RB dan BKN untuk meminta kejelasan regulasi mengenai posisi tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS namun tidak lolos.
“Saya sudah memberikan surat resmi kepada MenPAN-RB dan BKN. Kami bahkan berencana menemui langsung pihak kementerian untuk meminta formulasi dan regulasi yang lebih jelas terkait status honorer yang telah mengikuti tes CPNS,” tegas bupati.
Dia juga mengimbau seluruh tenaga honorer di Kabupaten Dompu agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi isu yang tidak jelas sumbernya.
Pemerintah saat ini tengah memperjuangkan nasib para honorer melalui jalur resmi.
“Saya berharap tenaga honorer tidak terpengaruh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen mendampingi dan memperjuangkan aspirasi honorer Non-Database sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Bupati juga meminta Sekda dan Kepala BKD Dompu untuk melakukan pendataan ulang secara konsisten, rinci, dan akurat di seluruh perangkat daerah. "Pendataan tersebut menjadi pijakan penting bagi pemda untuk mengawal aspirasi para honorer hingga ke pemerintah pusat," tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji