LombokPost - Pemkab Dompu menjawab pertanyaan publik terkait kondisi kemiskinan setahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Dompu Bambang Firdaus-Syirajuddin (BBF-DJ).
Data terbaru menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu tercatat mengalami penurunan pada 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni merilis data sementara indikator strategis Dompu 2026 yang dikeluarkan BPS.
Baca Juga: Belum Sebulan Dikerjakan, Aspal Jalan Kore Bima Mengelupas, Ini Kata Dinas PUPR
“Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Dompu tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah kedua di NTB pada tahun 2025,” kata Syahroni, Rabu (25/2).
Persentase penduduk miskin Dompu pada 2025 tercatat sebesar 11,15 persen. Angka itu turun 0,44 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 11,59 persen.
Meski penurunannya relatif kecil, Dae Roni sapaan akrabnya menegaskan, terdapat perbaikan signifikan pada struktur kemiskinan.
Baca Juga: Malaungi Dipecat, Plh Kapolres Bima Kota Bakal Rombak Personel Satresnarkoba
“Yang menarik bukan hanya pada persentasenya, tetapi pada struktur kemiskinan itu sendiri,” katanya.
Struktur kemiskinan diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, tercatat turun dari 1,62 pada 2024 menjadi 1,31 pada 2025.
Penurunan ini menunjukkan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Artinya, jarak antara kelompok miskin dan tidak miskin semakin menyempit.
Baca Juga: Pemprov NTB Diminta Lanjutkan Proyek Mangkrak Dermaga Waduruka Bima
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, juga mengalami penurunan dari 0,32 menjadi 0,22.
“Penurunan ini menunjukkan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin kecil. Ini juga mengindikasikan bahwa kelompok miskin ekstrem mengalami perbaikan kesejahteraan yang relatif lebih baik,” jelasnya.
Berdasarkan analisis terhadap data tersebut, Dae Roni menilai kebijakan bantuan sosial dan program pemerintah daerah sepanjang 2025 relatif efektif menyasar kelompok masyarakat termiskin.
Namun demikian, dia mengakui capaian tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh kelompok miskin keluar dari garis kemiskinan.
“Masih ada pekerjaan rumah ke depan. Tapi struktur kemiskinan kita membaik, itu indikator yang sangat penting,” pungkasnya. (gun/r5)
Editor : Kimda Farida