LombokPost - Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin memerintahkan seluruh lurah di Kecamatan Rasanae Barat lebih aktif turun ke tengah masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Instruksi itu disampaikan saat memimpin rapat evaluasi kinerja pemerintahan bersama Sekretaris Camat Rasanae Barat dan seluruh lurah se-Kecamatan Rasanae Barat, Senin (29/6)
Rahman menegaskan lurah merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah sehingga harus membangun komunikasi yang intensif dengan RT, RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh elemen masyarakat.
"Lurah harus hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik, dan mampu menyelesaikan persoalan warga secara cepat dan tepat," kata Aji Man, sapaan akrab wali kota.
Baca Juga: Kelurahan Jatiwangi Dinilai Tim Provinsi, Pemkot Bima Bidik Predikat Kelurahan Berprestasi NTB 2026
Salah satu perhatian utama dalam rapat itu ialah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah. Rahman meminta seluruh lurah melakukan verifikasi langsung terhadap calon penerima agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dia juga meminta para lurah memahami indikator penentuan desil dan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Selain bansos, distribusi elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi juga menjadi perhatian. Rahman menginstruksikan lurah memperkuat pengawasan bersama seluruh unsur masyarakat dan segera melaporkan apabila menemukan pangkalan yang melanggar aturan distribusi.
Baca Juga: Diduga Rem Blong, Bus Rute Bima-Jakarta Masuk Ladang di Dompu, 11 Penumpang Terluka
Menurutnya, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga merekomendasikan pencabutan izin terhadap pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi elpiji bersubsidi.
Persoalan kebersihan kota juga menjadi fokus pembahasan, mengingat Kecamatan Rasanae Barat merupakan kawasan pusat Kota Bima.
"Saya meminta seluruh lurah aktif mengawasi pengelolaan sampah, memastikan toko-toko menyediakan tempat sampah, serta menertibkan kawasan perdagangan dan ruang publik agar tetap bersih dan nyaman," perintah dia.
Aji Man juga meminta penataan pedagang kaki lima diperketat, termasuk memastikan gerobak atau rombong dagangan dibersihkan dari lokasi setelah aktivitas perdagangan selesai.
Baca Juga: Ketua DPD NasDem Kota Mataram dan Bima Masih Kosong, Mori: SK Kewenangan DPP
Selain itu, dia menyoroti sejumlah persoalan lain yang berkembang di masyarakat, seperti krisis air bersih, ketertiban umum, dan pengelolaan sampah. Seluruh persoalan diminta segera dilaporkan secara berjenjang kepada camat, perangkat daerah terkait, hingga wali kota apabila belum terselesaikan.
Dia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kondisi keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bekerja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah, komunikasi yang baik, serta solusi nyata terhadap setiap persoalan yang mereka hadapi," tegasnya.
Editor : Jelo Sangaji