LombokPost - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Provinsi NTB memiliki posisi strategis dalam pengembangan perikanan nasional.
Untuk mengembangkan potensi perikanan tersebut diperlukan kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).
Menurut Gubernur Miq Iqbal, kekayaan sumber daya laut hanya dapat dikelola secara berkelanjutan apabila didukung data yang akurat, kolaborasi multipihak, dan tata kelola yang berpihak kepada nelayan.
Baca Juga: Gandeng MDPI dan 6 Mitra Strategis, Pemprov NTB Perkuat Kelestarian Perikanan di KPBP 2026
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat membuka pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6).
Sebagai provinsi yang berada pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores, NTB memiliki potensi kelautan yang sangat besar.
Namun besarnya potensi tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik,” ujarnya.
Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa persoalan paling mendasar yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan saat ini adalah masih terbatasnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Akibatnya, berbagai program sering kali tidak memberikan dampak yang optimal.
“Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Gubernur NTB dan Kepala BRIN Sepakati Kolaborasi Riset Air Bersih, Perikanan, hingga Pakan Ternak
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur Miq Iqbal mengajak perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem data perikanan yang lebih akurat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
