LombokPost-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kota Bima. Sebanyak 1.129 kepala keluarga (KK) terdampak akibat minimnya pasokan air.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, krisis air bersih dipicu oleh rendahnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.
"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (29/6).
Baca Juga: Wali Kota Bima Minta Lurah Aktif Turun ke Lapangan, Awasi Bansos hingga Distribusi Elpiji 3 Kg
Wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat. Kemudian Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda.
Selain itu, krisis air juga terjadi di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, serta Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota. "Peristiwa ini berdampak kepada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.
BNPB menyebut hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun kerugian material akibat krisis air bersih tersebut.
Sebagai langkah penanganan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima telah melakukan asesmen di lokasi terdampak serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Baca Juga: Kelurahan Jatiwangi Dinilai Tim Provinsi, Pemkot Bima Bidik Predikat Kelurahan Berprestasi NTB 2026
Selain itu, BPBD juga mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
"BPBD Kota Bima telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih sebanyak 70.000 liter kepada masyarakat terdampak," kata Muhari.
Kekeringan juga melanda wilayah Kabupaten Bima. BPBD Bima mencatat sebanyak 7.929 kepala keluarga (KK) atau 24.924 jiwa terdampak kekeringan. Krisis air bersih kini telah menjangkau 35 desa di 12 kecamatan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bima Abdul Muis mengatakan, kekeringan dipicu musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
"Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan di lapangan, kekeringan saat ini telah berdampak pada 12 kecamatan dengan 35 desa. Jumlah masyarakat terdampak mencapai 7.929 KK atau 24.924 jiwa," sebut Abdul Muis.
Baca Juga: Kades dan Camat Bantah Warga Bajo Bima Alami Kekeringan tapi Krisis Air karena Mesin Pompa Rusak
Menurutnya, Kabupaten Bima termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan. Kondisi geografis dan iklim membuat wilayah tersebut hampir setiap musim kemarau mengalami krisis air bersih.
"Kami terus melakukan pemantauan dan pendataan di seluruh wilayah terdampak sebagai dasar penyusunan langkah penanganan," katanya.
Dari data BPBD, Kecamatan Palibelo menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 11 desa. Beberapa desa yang mengalami dampak cukup besar antara lain Desa Ntonggu dengan 3.696 jiwa terdampak, Desa Ragi sebanyak 1.116 jiwa, Desa Nata 900 jiwa, dan Desa Roi sebanyak 681 jiwa.
Baca Juga: Kasus Dugaan Pungli Tunjangan Guru Bima Masuk Tahap II, Mantan Kabid PTK Dilimpahkan ke Jaksa
Sementara itu, di Kecamatan Belo terdapat lima desa terdampak, yakni Desa Runggu, Roka, Cenggu, Diha, dan Ncera. Desa Runggu menjadi salah satu wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, mencapai 2.067 jiwa atau 689 KK.
Di Kecamatan Soromandi, Desa Bajo tercatat memiliki 1.196 jiwa atau 299 KK yang terdampak kekeringan.
Hingga kini BPBD Kabupaten Bima baru mampu menyalurkan 50.000 liter air bersih atau setara 10 rit pengiriman.
"Distribusi air yang sudah berjalan saat ini difokuskan untuk Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, karena wilayah tersebut membutuhkan penanganan segera," ujarnya.
Distribusi air bersih ke Desa Bajo dilakukan secara bertahap, yakni empat rit pada Mei dan enam rit pada Juni. Meski demikian, BPBD mengakui kebutuhan air bersih masih sangat besar. Sebanyak 34 desa lainnya yang tersebar di 11 kecamatan belum mendapatkan bantuan distribusi air melalui alokasi APBD BPBD.
"Masih ada kebutuhan yang cukup besar. Karena itu diperlukan langkah penanganan lebih luas, termasuk dukungan lintas sektor agar masyarakat terdampak bisa mendapatkan pelayanan air bersih," kata Abdul Muis.
Editor : Jelo Sangaji