Mereka mengungkit kerusakan ruas jalan provinsi di wilayah Soromandi, Ambalawi-Wera, Monta, dan sejumlah titik lainnya. Kondisi jalan disebut mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari berlubang, permukaan bergelombang hingga badan jalan yang mulai mengalami penurunan.
Baca Juga: Punya Layanan NICU dan PICU, RSUD Sondosia Bima Siap Jadi Pusat Rujukan Perawatan Intensif Anak
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima Dr Hajairin mendesak Pemprov NTB segera mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk menangani ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan tersebut.
Perbaikan jalan tidak bisa lagi ditunda. Terlebih, masyarakat akan menghadapi musim hujan yang berpotensi memperparah kondisi jalan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
“Jalan ini digunakan setiap hari oleh masyarakat. Kami berharap pemerintah provinsi NTB segera turun tangan karena kondisi jalan semakin memprihatinkan, apalagi sebentar lagi musim hujan,” kata Hajairin, Senin (31/8).
Menurut dia, kerusakan jalan tidak hanya berdampak terhadap kelancaran mobilitas warga. Lubang dan permukaan jalan yang tidak rata juga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
"Semakin rawan ketika hujan turun. Lubang jalan yang tergenang air sulit terlihat sehingga berpotensi memicu kecelakaan," jelasnya.
Baca Juga: RSUD Kota Bima Kini Punya Cathlab, CT Scan, dan Mamography
Dia meminta Pemprov NTB tidak sekadar melakukan penanganan sementara. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal, tetapi berharap ada perbaikan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama,” tegasnya.
Hajairin meminta pemerintah provinsi berlaku adil dan proporsional dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur. Ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat harus mendapatkan perhatian serius.
"Pada APBD Perubahan NTB 2026, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran perbaikan jalan-jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Bima," desak dia.
Dia menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji perbaikan.
“Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada kejelasan melalui APBD Provinsi Perubahan, jangan salahkan kami jika masyarakat mengambil sikap untuk memboikot pada beberapa titik jalan yang rusak parah saat ini,” ancamnya.
Dia menegaskan, kritik tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi segera turun ke lapangan melihat langsung kondisi jalan serta menentukan langkah penanganan yang konkret.
“Jangan tunggu sampai ada korban baru pemerintah bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkas Hajairin.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post