LombokPost - Ternyata, sebanyak 80.000 PNS sudah dirumahkan sejak 30 Juni 2025 lalu. Alasannya, sebagai upaya merampingkan birokrasi.
Perampingan birokrasi itu akibat dampak dari efesiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah di negara tetangga Indonesia.
Kejadian ini bukan di Indonesia. Melainkan di Vietnam. Saat ini, negara tersebut sedang mengalami perombakan besar-besaran di bidang birokrasi pemerintah.
80.000 PNS yang sudah dirumahkan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk merumahkan 100.000 PNS di negara tersebut.
Pemerintah Negeri Paman Ho itu pun memberikan opsi kepada PNS yang dirumahkan itu. Pilihannya adalah diberhentikan atau pensiun dini.
Seperti pemerintahan tersebut mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan pemimpin Argentina Javier Milei, mengefesiensikan pengeluaran pemerintah.
Jelas saja, tidak sedikit PNS yang telah dirumahkan itu merasa kebingunan sejak tak lagi bekerja.
Soalnya, tidak ada yang menyangka, pekerjaan yang selama ini dikira bisa bertahan sampai usia pensiun, harus dirumahkan sebelum saatnya tiba.
Nguyen Van Cuong (56) misalnya. Pejabat Partai Komunis non aktif ini terpaksa harus menganggur karena kebijakan pemerintahnya setelah 30 tahun mengabdi untuk negara.
Tapi, mau tidak mau, ia harus merelakan pekerjaannya di provinsi Bac Giang di luar Hanoi. Karena, Pemerintah Vietnam telah menggabungkan administrasi provinsi itu ke dalam provinsi tetangganya.
Inilah bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Vietnam, menggabungkan administrasi dua provinsi menjadi satu.
Walau demikian, Nguyen Van Cuong merasa senang walau sudah tidak bekerja lagi sebagai pejabat negara.
Soalnya, Cuong memilih menerima gaji sebesar US$75.000 atau Rp 1,2 miliar untuk sisa enam tahun jabatannya.
"Saya bisa saja tetap menduduki jabatan itu atau bahkan dipromosikan. Tapi saya memilih menerima gaji untuk sisa enam tahun jabatan saya. Saya tetap senang meski tidak memiliki pekerjaan," ungkapnya.
Editor : Prihadi Zoldic