LombokPost - Nepal saat ini menghadapi krisis politik dan sosial terparah dalam beberapa tahun terakhir.
Situasi memanas drastis setelah dua pucuk pimpinan negara, Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Candra Pel, mengundurkan diri hanya dalam hitungan jam.
Kekosongan kekuasaan ini membuat militer mengambil alih kendali pemerintahan sementara demi menjaga stabilitas dan ketertiban.
Militer Nepal, di bawah komando Jenderal Ashok Raj Shingel, telah dikerahkan ke seluruh ibu kota Kathmandu sejak Selasa malam.
Tindakan ini diambil menyusul aksi protes massal yang telah berlangsung selama dua hari.
Para tentara berpatroli di jalanan, memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah.
Pengambilalihan kekuasaan ini menjadi langkah darurat untuk mencegah negara jatuh ke dalam kekacauan.
Di mana para pengunjuk rasa telah merusak properti publik dan bahkan membebaskan tahanan.
Dikutip dari Youtube @bakuhantamchannel, krisis ini mengalami eskalasi dramatis sejak Senin, ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengeluarkan kebijakan kontroversial.
kebijakan itu melarang media sosial dan meminta platform multinasional untuk membuka kantor di Nepal.
Keputusan ini memicu gelombang protes besar-besaran di Kathmandu.
Para pengunjuk rasa, yang merasa hak-hak mereka dibatasi, melampiaskan amarah dengan menyerbu gedung-gedung publik, kantor-kantor partai politik, dan bahkan membakar gedung parlemen.
Aksi anarkis juga menyasar kediaman para pemimpin tinggi, termasuk kantor presiden.
Meskipun pemerintah telah mengumumkan pencabutan larangan tersebut, protes keras tetap berlanjut, menunjukkan ketidakpuasan publik yang sudah memuncak.
Di balik gejolak politik ini, terdapat akar masalah yang lebih dalam. Pejabat pemerintah dan politisi Nepal telah lama menghadapi tuduhan korupsi dan ketidakjelasan dalam pengelolaan uang negara.
Sebagian dana publik diduga digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah para pejabat, padahal gaji resmi mereka tergolong kecil.
Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Nepal sangat dalam. Dengan pendapatan per kapita tahunan hanya sekitar USD 1.400 atau setara Rp 23 juta, Nepal tercatat memiliki upah terendah di Asia Selatan.
Tingkat kemiskinan di negara ini secara konsisten berada di atas 20 persen selama beberapa tahun terakhir, menciptakan ketidakpuasan sosial yang menjadi bom waktu bagi stabilitas politik.
Komandan Militer Jenderal Ashok Raj Shingel meminta masyarakat tenang dan berdialog untuk menyelesaikankrisis yang sedang terjadi di negaranya.
Saat ini tentaralah yang berpatroli di jalan-jalan Katmadu memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah menyusul gelombang protes di ibu kota Nepal.
Dengan mundurnya pimpinan negara, masa depan Nepal kini berada di tangan militer. Langkah ini, meski sementara, menjadi penentu apakah negara akan berhasil meredam krisis atau justru terjebak dalam ketidakpastian yang lebih panjang.
Editor : Siti Aeny Maryam