Keputusan ini diambil setelah hasil investigasi menunjukkan layanan tersebut digunakan untuk menyimpan rekaman panggilan telepon seluler warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Seperti dilansir dari The Guardian, investigasi menemukan detail konsumsi kapasitas penyimpanan Azure oleh Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) dan penggunaan layanan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pelaporan tersebut.
Presiden Microsoft, Brad Smith, menjelaskan kebijakan perusahaan terkait hal ini.
“Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil,” kata Brad Smith dalam blog perusahaan.
Smith menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan dan menonaktifkan langganan IMOD ini tidak akan memengaruhi layanan keamanan siber Microsoft untuk Israel dan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Sementara itu, seorang juru bicara IMOD menyatakan kepada jaringan mitra Sky News di AS, NBC, bahwa mereka tidak memberikan komentar pasca pengumuman Microsoft.
Langkah pemblokiran ini berbanding terbalik dengan situasi sebelumnya, di mana Microsoft justru menjadi sasaran protes, termasuk dari kelompok pekerja teknologi No Azure for Apartheid, atas kerja sama mereka dengan Israel.
Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika cabang negara bagian Washington, Imraan Siddiqi, menyambut baik keputusan Microsoft.
“Ini adalah titik pembenaran bagi para pekerja teknologi pemberani yang bangkit dan berunjuk rasa,” ujarnya terkait keputusan Microsoft memblokir layanan untuk militer Israel.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post