Kelompok tersebut, yang tiba menggunakan pesawat carteran dari Kenya, disinyalir tanpa memiliki stempel keberangkatan yang jelas, tiket pulang, maupun rincian akomodasi. Sebagian dari mereka diketahui memegang visa Australia, Malaysia, dan Kanada.
Menurut otoritas perbatasan, para penumpang sempat ditahan di dalam pesawat selama sekitar 12 jam karena ketidaklengkapan dokumen perjalanan.
Tidak satu pun dari mereka mengajukan permohonan suaka. Seorang pendeta yang sempat masuk ke pesawat menggambarkan kondisi di dalamnya ”yang panas dan penuh sesak, dengan anak-anak menangis dan menjerit.”
Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyebut insiden ini sebagai peristiwa misterius, mengingat warga Palestina di Gaza maupun Tepi Barat umumnya menghadapi kesulitan besar untuk bepergian ke luar negeri.
“Mereka adalah orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana bisa menaiki pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini,” ujarnya.
Ramaphosa menambahkan, pemerintah menerima mereka atas dasar belas kasihan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut mengenai asal perjalanan mereka.
Gift of the Givers Foundation, organisasi kemanusiaan lokal yang kemudian memberikan bantuan akomodasi, menyatakan bahwa ini adalah kedatangan kedua warga Palestina dalam dua pekan terakhir. Ketua organisasi tersebut, Imtiaz Sooliman, mengatakan banyak dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanan hingga tiba di Kenya. “Beberapa memiliki visa Kanada, Australia, dan Malaysia, dan akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan ke negara-negara tersebut,” ujarnya.
Kedutaan Besar Palestina di Afrika Selatan mengeluarkan tuduhan bahwa terdapat organisasi ilegal yang mengeksploitasi kondisi kemanusiaan warga Gaza. Organisasi tersebut diduga menipu keluarga-keluarga dan mengumpulkan uang untuk memfasilitasi perjalanan tidak teratur tersebut.
Setelah proses pemeriksaan intensif, otoritas Afrika Selatan mengizinkan 130 orang masuk dengan pembebasan visa standar 90 hari, sementara 23 individu lainnya diizinkan melanjutkan perjalanan ke negara tujuan lain. Menteri Dalam Negeri Leon Schreiber menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi terlantar di Afrika Selatan.
Insiden ini kembali memicu perdebatan domestik mengenai kebijakan Afsel terkait konflik Gaza. Sebagian warga menilai pemerintah lamban bertindak, sementara lainnya mengkhawatirkan implikasi keamanan dari penerbangan yang tidak memiliki kejelasan asal-usul tersebut.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post