Alih-alih bersatu, para tokoh radikal ini justru saling sikut lantaran perbedaan pandangan terhadap intervensi militer pimpinan Donald Trump tersebut.
Dikutip dari laporan Al Jazeera, perang ini mengekspos jurang dalam di tubuh kekuatan sayap kanan terkait nasionalisme, kebijakan luar negeri, dan hubungan mereka dengan Presiden AS Donald Trump.
Di satu sisi, kelompok "Atlantisis" seperti Nigel Farage, pendiri partai Reform UK, berdiri tegak mendukung serangan tersebut.
Lewat unggahannya, Farage mendesak pemerintah Inggris untuk menyokong Amerika dalam apa yang ia sebut sebagai "pertarungan vital melawan Iran".
Namun, ia tetap dengan gaya khasnya: mendukung perang tapi menolak mentah-mentah pengungsi Iran masuk ke Inggris.
Trump Dicap 'Presiden Perang'
Pemandangan kontras terlihat di Jerman. Tino Chrupalla, pemimpin partai Alternative for Germany (AfD), justru melemparkan kritik pedas dengan menyebut Donald Trump kini telah berubah menjadi "Presiden Perang".
Kelompok ini khawatir campur tangan militer yang serampangan hanya akan memicu gelombang pengungsi baru yang bakal membanjiri daratan Eropa.
"Kepentingan Jerman adalah tidak mengalami arus migrasi baru akibat perang ini," tegas Markus Frohnmaier dari AfD, menekankan bahwa perang ini harus dilihat secara lebih bernuansa, bukan sekadar ikut-ikutan.
Pecah Kongsi hingga Level Personal
Perpecahan ini bahkan merembet ke hubungan antar-aktivis.
Di Inggris, dua sosok kontroversial, Tommy Robinson dan Paul Golding, kini berada di pihak yang berseberangan.
Robinson yang dikenal pro-Israel mendukung penuh serangan tersebut, sementara Golding dengan tegas menyatakan, "Bukan pertarungan kita, bukan perang kita. Utamakan Inggris!"
Para ahli menilai fenomena ini sebagai "paradoks" sayap kanan.
Selama ini mereka disatukan oleh isu kebencian terhadap imigrasi, namun ketika dihadapkan pada kepentingan nasionalisme masing-masing negara dan geopolitik global, solidaritas itu ternyata rapuh dan mudah hancur.
Kini, kedekatan para aktor sayap kanan Eropa dengan Donald Trump justru dianggap menjadi risiko politik yang besar.
Jika perang terus berlanjut, posisi mereka di pemilu mendatang diprediksi bakal tergerus karena pemilih mulai jengah dengan sikap "haus perang" yang ditunjukkan sebagian pemimpin mereka
.