LombokPost - Pemerintah Iran menyatakan tetap membuka akses pelayaran di Selat Hormuz, namun dengan syarat ketat.
Hanya kapal yang dinilai “non-hostile” atau tidak bermusuhan yang diizinkan melintas, itupun wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Iran.
Kebijakan tersebut disampaikan melalui dokumen resmi Kementerian Luar Negeri Iran kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dokumen itu juga diedarkan kepada 176 negara anggota International Maritime Organization (IMO).
Dalam dokumen tersebut, Teheran menegaskan, langkah pembatasan diambil untuk mencegah pihak yang dianggap agresor memanfaatkan jalur strategis tersebut.
Iran juga menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna melindungi kepentingan nasionalnya.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital distribusi energi global. Sebagian besar pengiriman minyak dunia melintasi kawasan ini. Karena itu, setiap gangguan langsung berdampak pada stabilitas energi internasional.
Di tengah ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim adanya komunikasi konstruktif dengan Iran. Ia juga menyebut menunda rencana serangan terhadap fasilitas energi Iran selama lima hari, setelah sebelumnya sempat melontarkan ancaman aksi militer jika akses selat tidak dibuka.
Meski tidak sepenuhnya ditutup, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz turun drastis. Al Jazeera melaporkan hanya lima kapal yang melintas pada Senin (23/3), berdasarkan pelacakan sistem identifikasi otomatis oleh perusahaan intelijen maritim Windward. Sebelum konflik, rata-rata sekitar 120 kapal melintas setiap hari.
Kondisi ini mendorong lonjakan harga minyak dunia. CEO BlackRock, Larry Fink, menyebut krisis energi akibat konflik berpotensi menekan ekonomi global. Ia memaparkan dua skenario: konflik mereda sehingga harga kembali normal, atau harga minyak bertahan di atas USD 100 bahkan mendekati USD 150 dalam jangka panjang yang berisiko memicu resesi global.
Dampak gangguan pasokan mulai terasa di berbagai negara. Di Filipina, pemerintah menetapkan status darurat energi nasional. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut situasi ini berpotensi memicu kelangkaan energi dalam waktu dekat.
Pemerintah Filipina merespons dengan meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara, memperluas kewenangan pengawasan distribusi energi, serta menyiapkan langkah antisipasi seperti pembayaran di muka untuk kontrak impor. Cadangan bahan bakar negara tersebut diperkirakan hanya cukup untuk 45 hari per 20 Maret.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan tunai bagi pengemudi transportasi umum, membuka opsi subsidi BBM, hingga mempertimbangkan pengurangan tarif tol dan penerbangan guna meredam dampak ekonomi.
Langkah kontroversial juga dipertimbangkan, yakni mengajukan pengecualian kepada Amerika Serikat untuk membeli minyak dari negara yang dikenai sanksi seperti Iran dan Venezuela.
Tekanan juga terasa di Bangladesh. Antrean panjang di SPBU terjadi akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi distribusi. Asosiasi pemilik SPBU setempat meminta masyarakat menghentikan aksi panic buying yang dinilai memperburuk situasi.
Keterbatasan pasokan harian, ditambah gangguan logistik dan lemahnya koordinasi distribusi, membuat kondisi semakin sulit. Sejumlah warga bahkan harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian mendapatkan BBM.
Situasi ini menunjukkan bahwa pembatasan akses di Selat Hormuz, meski tidak total, tetap memberikan efek domino terhadap pasokan dan stabilitas energi global. (lyn/oni/JPG/r3)
Editor : Jelo Sangaji