MATARAM-Anggota Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian Mohammad Akri meminta pemerintah tak salah langkah. Pernyataan ini disampaikan terkait upaya menjual tiket MotoGP pada masyarakat Lombok.
”Kalau penjualan tiket ini untuk meningkatkan PAD tentu promosi penjualannya adalah orang luar daerah,” katanya, Jumat (4/3).
Menjual tiket pada warga lokal hanya akan berdampak pada angka penjualan tiket itu saja. Transaksi hotel, oleh-oleh, akomodasi, hingga kuliner akan sangat minim, bahkan nyaris nihil. ”Untuk masyarakat kita sebagai alternatif, saya rasa tidak masalah,” tukas politisi PPP ini.
Hal serupa sebelumnya dikatakan pemerhati pariwisata Taufan Rahmadi. Dia mengingatkan, ajang besar ini dihajatkan untuk memutar ekonomi dalam skala besar. ”Jangan keberhasilan semu. Kita bilang sukses tapi transaksi di hotel, travel tiket, rencar, rumah makan, sampai toko oleh-oleh sedikit,” sorotnya.
Dia juga mengingatkan, masalah penjualan tiket sejatinya bukan urusan pemerintah, baik pusat maupun daerah. ”Ini urusan ITDC hingga MGPA, kalau penjualan rendah yang jangan tanya pemprov, tanya dan salahkan penyelenggara,” kritiknya.
Diingatkan, tugas pemerintah pusat dan daerah lebih pada memastikan harga hotel hingga tiket pesawat terjangkau. Termasuk membantu promosi hingga ke luar negeri. Misalnya promo ke Australia yang sudah mulai membuka perbatasannya. ”Jangan malah sibuk jual tiket, jual ke orang sini pula,” tutupnya. (ewi/yuk/r9)
Editor : Galih Mps