MATARAM-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB bersama Pemprov NTB, Dirlantas Polda NTB, Bank NTB Syariah, dan Jasa Raharja NTB melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan melaunching QRIS Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Provinsi NTB di ruang serbaguna BI NTB, Senin (18/7).
”Launching hari ini, bagaimana Bank Indonesia bersama institusi keuangan dalam hal ini Bank NTB Syariah memberikan alternative layanan baru pada kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sistem pembayaran yang digunakan menggunakan QRIS,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji.
Ia mengatakan pembayaran menggunakan QRIS akan menunjang masyarakat yang ingin pembayaran Samsat (PKB) dengan cepat, mudah, murah, dan aman. Adanya pandemi membuat metode bayar-bayar masyarakat juga mulai berubah.
”Dengan QRIS ini masyarakat scan barcode dan menuliskan nominal pajak yang harus dibayar, langsung terjadi pembayaran PKB,” imbuhnya.
Berdasarkan paparan Bapenda NTB, wajib pajak PKB di NTB ada 1,7 juta. Namun yang aktif hanya 40 persen dan ini sangat rendah sekali.
”Tentunya ini akan menjadi alternative meningkatkan animo kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi di dalam pembayaran pajak di daerahnya,” terangnya
Digitalisasi adalah suatu keniscayaan sekaligus hikmah dari tantangan pandemi yang telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terutama di sektor pembayaran. Sebagaimana yang diketahui bersama, digitalisasi merupakan wujud masa kini dan masa depan. Semakin masifnya digitalisasi yang saat ini ada di masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka harus dihadapi dan perlu dipandang sebagai peluang khususnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Sedikit menginformasikan terkait dengan pembayaran digital menggunakan QRIS di Provinsi NTB. Dari hasil asesmen atas beberapa pelaksanaan event-event besar berskala nasional maupun internasional yang ada di Provinsi NTB. Sebanyak 82,7 persen tamu-tamu yang data di wilayah NTB lebih menyukai pembayaran menggunakan QRIS.
”Selain itu, dari 82,7 persen tamu-tamu tersebut, sebanyak 54 persennya mengatakan akan membatalkan transaksinya jika tidak tersedia QRIS pada merchant tersebut,” terangnya.
Tentu hal ini menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, dengan jumlah merchant QRIS per Mei 2022 yang sebanyak 163.109 merchant, jumlah penggunanya sendiri oleh masyarakat Provinsi NTB baru mencapai 100.351 pengguna.
”Ke depan, jumlah pengguna tersebut perlu terus kita dorong. Dimana idealnya jumlah pengguna QRIS itu adalah tiga kalinya dari jumlah merchant yang ada,” tambahnya.
Oleh karena itu, berbudaya digital dengan menggunakan QRIS perlu menjadi prioritas bersama. Dengan hadirnya QRIS sebagai kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini menjadi suatu inovasi yang dapat lebih memudahkan masyarakat membayar pajak. Termasuk untuk membentuk budaya pembayaran digital di Provinsi NTB. Ada perspektif yang ada di masyarakat saat ini terutama di kalangan milenial, dimana lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan harus ketinggalan handphone. Oleh karena itu, situasi ataupun peluang ini perlu kita in-line kan dengan mendorong pemanfaatan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran masa kini.
”Rencana kedepannya kami, QRIS hadir di SPBU seluruh NTB,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan dengan fasilitas QRIS ini tentu masyarakat akan lebih mudah membayar PKB. Tetapi butuh waktu agar masyarakat terbiasa dan bisa ketagihan membayar dengan digital. Biasanya sekali orang mencoba, akan bisa lebih tertarik.
”Ini akan mendorong gerakan non tunai yang selama ini digaungkan,” imbuhnya. (nur)
Editor : Galih Mps