Andi menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat secara lisan, tulisan, atau melali cara lain yang diperbolehkan undang-undang, termasuk unjuk rasa.
Namun menurut Andi , aksi unjuk rasa harus dilakukan dengan cara yang benar, santun, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok.
Lebih lanjut, Andi mengingatkan seluruh pekerja Ojol untuk mencermati motif di balik ajakan unjuk rasa tersebut. Menurutnya, penting untuk memastikan apakah aksi ini benar-benar lahir dari aspirasi Ojol atau justru dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
“Kami menghimbau rekan-rekan Ojol tidak terjebak pada agenda yang menyesatkan. Jika ada metode aksi yang merugikan, seperti pemaksaan offbid dan sweeping keras, hal itu harus ditolak karena malah merugikan Ojol” ujar Andi, Sabtu (17/5).
Andi juga menyoroti dugaan politisasi isu Ojol oleh oknum yang mengaku sebagai pembela hak-hak Ojol. la mengkritik pihak yang sebelumnya mendesak tunjangan hari raya (THR) tanpa mempertimbangkan realitas teknis, sehingga justru memicu kebijakan aplikator yang semakin memberatkan Ojol.
Baca Juga: Prodi Bisnis Digital UBG Kembangkan Aplikasi E-Commerce dan Ojek Daring
"Mereka yang menjadi sumber kegaduhan ini kini berlagak pahlawan dengan mendorong Ojol melakukan unjuk rasa di jalanan," sambungnya.
Karena itu, Koalisi Ojol Nasional meminta seluruh Ojol dan komunitas Ojol untuk berhati-nati dalam menyikapi ajakan unjuk rasa yang berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami berharap kawan kawan ojol menolak ajakan unjuk rasa dari mereka, kami tegaskan jangan ada politisasi ojol!" tegasnya. (fer)
Editor : Siti Aeny Maryam