Menteri Pertanian Andi Amran juga sudah menekankan perlunya kehati-hatian dalam penyaluran SPHP.
Salah satu langkah yang diambil dengan upaya verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap 289 mitra atau pengecer beras.
Mereka tersebar di 53 pasar tradisional di seluruh NTB.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik curang dari mitra lama yang mungkin saja coba bermain.
Pimwil Perum Bulog NTB Sri Muniati mengatakan, proses verifikasi akan dilakukan dari nol.
Hal itu untuk memastikan hanya pengecer yang patuh dan kredibel yang berhak menyalurkan beras SPHP.
"Kami harus pastikan bahwa hanya pengecer yang patuh dan kredibel yang boleh menyalurkan SPHP. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Sri.
Sri juga menekankan tidak segan mengambil tindakan tegas pada mitra yang melakukan kecurangan.
Penyaluran SPHP di NTB sendiri telah dimulai sejak Sabtu pekan lalu.
Tahap awal pendistribusian 1.707 ton beras ke berbagai titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Ditegaskannya, masyarakat tak perlu khawatir mengenai ketersediaan stok.
Cadangan beras pemerintah (CBP) di NTB saat ini mencapai 184.000 ton setara beras.
"Ini cukup untuk menjamin program SPHP berjalan lancar, sekaligus menopang kebutuhan menghadapi musim paceklik atau bencana," jelasnya.
Program SPHP fokus pada penyediaan beras medium berkualitas dalam kemasan lima kilogram.
Harga dari gudang Bulog ditetapkan Rp 11 ribu per kilogram atau Rp 55 ribu per kemasan.
Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 per pack.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan harga beras medium di pasaran yang kini menembus Rp 13.000 per kilogram.
Hal itu menjadikan SPHP sebagai alternatif ekonomis yang signifikan bagi masyarakat.
"Dengan kondisi harga pasar saat ini, SPHP menjadi solusi ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," tambah Sri Muniati.
Meski upaya telah maksimal, pemerintah menyadari tantangan di lapangan tetap besar.
Mulai dari permainan harga, distribusi tak merata, hingga keterlambatan logistik di daerah terpencil.
Sebab itu, Sri Muniati mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi.
Kemudian melaporkan apabila menemukan indikasi kecurangan di lapangan.
"Pengawasan publik akan memperkuat efektivitas program ini," tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam