Upaya tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat indeks inklusi keuangan NTB saat ini masih terpaut jauh.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo membeberkan, indeks inklusi keuangan NTB di angka 80,51 persen.
Artinya, masih ada selisih 10,49 persen di bawah target nasional.
“Angka ini menunjukkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Rudi.
Untuk itu, OJK bersama dengan seluruh stakeholder harus bersinergi.
Sinergi ini melibatkan pemerintah daerah (pemda) dan industri jasa keuangan.
Salah satunya, melalui Pasar Keuangan Rakyat (PKR) dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).
PKR dirancang sebagai wadah edukasi sekaligus akselerasi penggunaan produk jasa keuangan.
Puluhan industri jas keuangan turut berpartisipasi dalam pameran.
Rudi menyebut, berbagai kegiatan sosial diinisiasi oleh lembaga jasa keuangan.
Seperti donor darah, khitanan massal, cek kesehatan gratis, wakaf sayur, dan pasar sembako murah.
Guna menarik perhatian masyarakat, acara tersebut juga diwarnai pentas budaya lokal, seperti parade Gendang Beleq, Festival Presean, dan pelaksanaan Car Free Night (CFN) Idol.
“Kami harapkan Pasar Keuangan Rakyat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal, sekaligus membuka akses keuangan secara merata,” terangnya.
Pihaknya juga berharap, dengan adanya dorongan masif dari PKR dan sinergi antarlembaga, target inklusi keuangan 90 persen dapat tercapai.
Memastikan seluruh lapisan masyarakat NTB memiliki akses dan pemahaman yang baik terhadap produk jasa keuangan formal.
Salah satu industri jasa keuangan, Bank BPD Bali di Mataram, menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.
"Kita selaku industri jasa keuangan terus berusaha untuk memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat," kata Kepala Cabang Bank BPD Bali di Mataram, AA Ngurah Aryadiputra.
Editor : Siti Aeny Maryam