LombokPost – Kinerja penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di NTB pada tahun 2025 menunjukkan capaian optimal.
Realisasi belanja Bansos telah mencapai 100 persen dari total pagu, jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil NTB, realisasi nominal Bansos hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 26,4 miliar. Ini melampaui pencapaian tahun 2024 yang hanya Rp 19,9 miliar.
Kepala DJPb Kanwil NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengapresiasi kinerja ini. Menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan Bansos tersalurkan tepat waktu sebelum tutup tahun anggaran.
“Untuk bantuan sosial ini, sudah terserap 100 Persen,” ujarnya.
Secara historis, terjadi peningkatan signifikan pada realisasi belanja Bansos di NTB selama lima tahun terakhir. Pada 2021, realisasi penyaluran bansos sebesar Rp 12 miliar. Meningkat Rp 1,6 miliar mejadi Rp 13,6 miliar di 2022.
Realisasi penyaluran kembali meningkat Rp 3,9 miliar menjadi Rp 17,5 miliar di 2023. Pada 2024, penyaluran bansos meningkat Rp 2,4 miliar menjadi 19,9 miliar. Pada tahun ini, kembali meningkat Rp 6,5 miliar menjadi 26,4 miliar.
“Persentase kinerja 100 persen ini meningkat 14 persen dibandingkan 2024 sebesar 86 persen,” sambungnya.
Dirincikannya, realisasi Bansos ini hadir dalam bentuk Bantuan Pendidikan Tinggi senilai Rp 23,13 miliar dan Bantuan Rehabilitasi Sosial senilai Rp 3,27 Miliar.
Selain Bansos yang dananya dikelola secara lokal, Satuan Kerja (Satker) Pusat juga menyalurkan sejumlah program besar yang berdampak langsung di NTB.
Total alokasi untuk program-program utama ini mencapai angka triliunan. Di antaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), realisasi tertinggi mencapai Rp 1,41 triliun.
Program Keluarga Harapan (PKH) realisasinya mencapai Rp 774,45 miliar. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (YAPI) mencapai Rp 71,08 miliar.
Subsidi Pupuk mencapai Rp 654,44 miliar. Subsidi Listrik mencapai Rp 526,36 miliar. Bantuan Sosial Uang Tunai (BSU) realisasinya mencapai Rp 7,86 miliar.
Berasarkan data ini, menggarisbawahi besarnya peran transfer dari pemerintah pusat dan Satker dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan masyarakat di NTB.
“Terutama melalui program-program strategis seperti PKH dan BPNT,” tandasnya.
Editor : Marthadi