Wilayah pesisir yang selama ini identik dengan kawasan tertinggal, kini diproyeksikan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Melalui dukungan sektor kelautan, NTB bidik target pertumbuhan ekonomi 5-6 persen.
Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri menegaskan, paradigma pembangunan pesisir harus berubah total.
Pesisir bukan lagi halaman belakang yang terlupakan, melainkan aset utama dalam konsep blue economy.
"Potensi laut NTB sangat besar. Tantangannya bukan pada sumber dayanya, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya secara adil, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir," tegasnya, Jumat (19/12).
Data menunjukkan hampir separo desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.
Kondisi paradoks ini menjadi alasan kuat Pemprov NTB untuk mengintegrasikan blue economy dengan Program Desa Berdaya.
Melalui program ini, pemerintah mengorkestrasi intervensi lintas sektor agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ekosistem ekonomi pesisir akan dibangun dengan melibatkan dunia usaha, perbankan, hingga organisasi non-pemerintah.
"Kita ingin pembangunan di pesisir tidak berhenti pada eksploitasi, tetapi mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambah wagub.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menjelaskan, kepastian hukum menjadi fondasi utama.
Saat ini, Pemprov telah memperkuat iklim investasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.
Beberapa poin strategis yang disiapkan di antaranya, perda memberikan jaminan bagi kegiatan usaha di laut, baik di kawasan konservasi maupun non-konservasi.
Mendorong pengolahan komoditas perikanan strategis di dalam daerah untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.
Pada 2026, akan dibentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Berusaha di Laut. Hal itu guna memastikan dunia usaha berkontribusi melalui CSR yang selaras dengan Program Desa Berdaya.
Muslim optimis, dengan penguatan industri kelautan dan perbaikan tata kelola investasi, NTB mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah 5-6 persen.
"Target ini sekaligus menjadi upaya kita mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang bersifat unrenewable," katanya.
Editor : Kimda Farida