LombokPost – Konten kreator sekaligus pengamat ekonomi, Ferry Irwandi, mengkritik keras klaim Menteri Keuangan Purbaya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada Kuartal I (Q1) 2026. Melalui analisis berbasis data, Ferry menyebut angka pertumbuhan yang tinggi tersebut dipicu oleh lonjakan belanja pemerintah (government spending) yang tidak biasa, bukan murni karena kekuatan fundamental ekonomi masyarakat.
Dalam unggahan video terbarunya, Ferry menjelaskan bahwa tujuannya membedah data ini adalah demi memberikan edukasi yang objektif kepada publik mengenai situasi ekonomi nasional saat ini. Ia menegaskan tidak memiliki keberpihakan politik dan hanya bersandar pada disiplin ilmu makroekonomi yang ia pelajari.
"Belakangan ini ya, satu atau dua bulan terakhir ya, gue kembali lagi rutin membahas soal ekonomi, khususnya makroekonomi ya, dengan tujuan untuk memberikan edukasi, untuk meletakkan objektivitas di atas segalanya gitu, dan memberikan pemahaman yang baik untuk publik mengenai apa yang terjadi di sekitar kita," ujar Ferry dalam narasinya, seperti dikutip dari kanal Youtubenya, Kamis (21/5/2026).
Ferry kemudian menyoroti adanya anomali besar di mana belanja pemerintah melonjak drastis hingga 21,81 persen pada Kuartal I 2026. Menurut catatannya, angka ini merupakan lonjakan belanja tertinggi dalam sejarah modern Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama satu dekade terakhir.
"Kenaikan belanja pemerintah sampai 21,81 persen. Pertumbuhan pertama setinggi itu di sejarah republik ini. Dalam era modern ya. Dari 10 tahun terakhir lah, sejak datanya di-capture itu nggak pernah 21,81 persen gitu," paparnya secara detail.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika pemerintah tidak menggelontorkan dana belanja yang sangat besar hingga menembus ratusan triliun rupiah tersebut, maka angka pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan akan merosot jauh dari angka 5,61 persen yang selama ini diglorifikasi.
"Dengan kata lain, di konten itu gue bilang kalau government spending tidak sebesar ini, tidak 815 triliun, tidak 30% dari APBN, tidak 21,8%, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak mencapai 5,61%, bisa jauh lebih rendah dari itu," tegas mantan pegawai Kementerian Keuangan tersebut.
Ferry mengingatkan bahwa kebijakan belanja yang sangat agresif ini membawa risiko kausalitas atau efek sebab-akibat yang sangat besar di masa mendatang. Oleh karena itu, ia meminta tim ekonomi pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi agar stabilitas fiskal negara tidak terganggu.
"Dan inilah yang harus diperhatikan oleh government kita, karena kausalitas dan resiko yang muncul setelahnya itu besar kalau ini tidak termitigasi dengan baik," ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin