LombokPost – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI melakukan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di NTB.
Salah satunya, memperkuat sinergi dengan sejumlah stakeholder terkait, termasuk UPTD Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah (BKP3D) Disperindag NTB dan Dekranasda NTB.
Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia Iqbal mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi bersama BPJPH.
Baca Juga: Super Tipis, Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 Punya Spek Paling Gila
Koordinasi tersebut difokuskan pada sinkronisasi program percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di NTB.
“Pertemuan ini sangat penting, mengingat tenggat waktu pemberlakuan aturan wajib halal nasional yang kian dekat,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Sinta ini menyatakan kesiapan penuh Pemprov NTB dalam mengawal transisi regulasi ini.
Baca Juga: Dikpora NTB Gandeng Pengprov Cabor Gelar Kejurprov Pelajar se-NTB untuk 11 Cabor
NTB telah memiliki fondasi yang kuat dalam melakukan penguatan ekosistem pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah.
Ada tiga fasilitas unggulan yang siap dikerahkan. Di antaranya, Bale Kemasan, Bale Kita, dan Bale Kriya.
Bale Kemasan menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha meningkatkan estetika, higienitas, dan standardisasi pengemasan produk agar memenuhi kriteria kelayakan pasar modern.
Baca Juga: Manjakan Para Gamers, Realme 16T Hadirkan Layar Super Mulus 144 Hz dan Baterai Jumbo
Bale Kita berfungsi sebagai pusat pembinaan, inkubasi bisnis, dan wadah konsolidasi bagi para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan manajemen dan kapasitas produksi.
Sementara Bale Kriya menjadi pusat promosi, penguatan branding, sekaligus etalase bagi produk-produk unggulan NTB agar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.
"Melalui integrasi ketiga fasilitas bale unggulan ini, kami berharap proses pembinaan, kurasi, hingga peningkatan kualitas identitas produk lokal NTB berjalan beriringan dengan pemenuhan standar halal,” harapnya.
“Dengan begitu, produk kita tidak hanya aman dan tepercaya, tetapi juga memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar global," tandasnya.
Baca Juga: Geely Okavango, SUV Hybrid Mewah Ramah Lingkungan
Kepala Loka JPH NTB Lalu Isna Syamsuri menegaskan, implementasi program Wajib Halal ditargetkan berlaku penuh secara bertahap mulai Oktober 2026 hingga tahun 2027.
Regulasi ketat ini nantinya tidak hanya menyasar sektor hilir, melainkan mencakup ekosistem yang sangat luas.
Pada sektor komoditas utama, aturan ini wajib diterapkan untuk produk makanan dan minuman jadi. Kemudian diperluas hingga ke sektor hulu yang mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan, hingga bahan penolong.
Baca Juga: Pedas Nikmat Nasi Bejek Viral di Mataram, Pembeli Rela Antre Satu Jam Sebelum Kedai Dibuka
Tidak berhenti di situ, industri kreatif juga turut menjadi sasarannya. Termasuk untuk produk bahan kain atau tekstil, kosmetik, serta barang gunaan masyarakat.
Terakhir, pengawasan juga akan menyentuh sektor pendukung yang krusial. Seperti material kemasan hingga institusi serta penyedia layanan terkait yang bergerak di dalam ekosistem tersebut.
Mengantisipasi dampak regulasi tersebut, BPJPH melakukan sosialisasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Baca Juga: Drama Final Day Premier League: Tikung Brighton di Pekan Terakhir, Chelsea Resmi Segel Tiket Eropa
Program ini disiapkan khusus untuk mendukung akselerasi daya saing, legalitas, serta penguatan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal buatan dalam negeri.
Pada tahun 2026 ini, BPJPH membuka jutaan kuota sertifikasi halal gratis yang dialokasikan bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia, termasuk NTB.
Peluang emas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal para pelaku UMKM NTB untuk melegalkan produknya tanpa dibebani biaya sepeser pun.
Editor : Akbar Sirinawa