LombokPost – Laju inflasi tahunan (year on year) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Juli 2026 terkendali di angka 3,01 persen.
Capaian ini menunjukkan tren melandai yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi bulan Juni 2026 yang sempat melonjak hingga 3,55 persen.
Kepala BPS NTB Wahyudin menegaskan, kondisi pergerakan harga barang dan jasa di NTB secara resmi telah kembali masuk ke dalam rentang target sasaran inflasi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 (1,5 persen hingga 3,5 persen).
"Pada bulan Juni lalu, angka year-on-year kita sempat melompat keluar dari batas atas rentang target. Namun memasuki Juli 2026 ini, alhamdulillah angka kita melandai ke 3,01 persen dan kembali berada di koridor aman," jelas Wahyudin.
Baca Juga: IHSG Berpeluang Menguat, Investor Masih Menunggu Kepastian Gubernur Baru Bank Indonesia
Dinamika perkembangan inflasi pada Juli 2026 memperlihatkan variasi capaian di tiga wilayah pantauan BPS NTB.
Secara keseluruhan, Provinsi NTB membukukan deflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,35 persen dengan laju inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 3,01 persen, angka yang tergolong masih sangat terkendali dalam kisaran target sasaran pemerintah.
Di tingkat daerah, Kabupaten Sumbawa mencatatkan performa stabilitas harga paling baik dengan laju deflasi bulanan mencapai 0,37 persen dan inflasi tahunan terendah sebesar 2,50 persen, berkat melimpahnya pasokan pascapanen komoditas bawang.
Sementara itu, Kota Mataram mengalami deflasi bulanan sebesar 0,34 persen dan inflasi tahunan 3,13 persen, di mana pergerakan harganya sempat tertahan oleh kenaikan BBM, tarif bimbingan belajar, batu bata hingga kuliner sate.
Baca Juga: Lombok Utara Pacu Hilirisasi Mete Premium
Di sisi lain, Kota Bima menjadi wilayah dengan inflasi tahunan tertinggi di NTB yang menembus 4,06 persen akibat dorongan kelangkaan sejumlah pasokan bahan dapur lokal. Meski secara bulanan masih deflasi 0,31 persen.
Jika ditelisik antarwilayah, Kabupaten Sumbawa mencatatkan performa terbaik dengan inflasi tahunan terendah yakni 2,50 persen.
Sebaliknya, Kota Bima menjadi daerah dengan tekanan inflasi tahunan tertinggi di NTB yang menembus angka 4,06 persen, berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
Wahyudin memaparkan bahwa tingginya inflasi di Kota Bima dipengaruhi oleh lonjakan harga bahan bakar rumah tangga serta kelangkaan komoditas lokal tertentu.
Kendati demikian, ketiga kota pemantauan tersebut secara kompak mengalami deflasi bulanan (month-to-month) pada Juli 2026.
BPS berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan disparitas harga antarwilayah, khususnya menjaga stabilitas pasokan logistik ke Kota Bima.
Baca Juga: Pertamina Jamin Stok BBM Di Lombok Utara Stabil
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan Berita Lombok Post