LombokPost--Isu rencana penghapusan tenaga honorer membuat 752 guru dalam Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) Loteng resah. Mereka minta pemerintah daerah segera beri kepastian dan jaminan mendapat Surat Keputusan dari Bupati tanpa harus ikuti tes lagi. Berikut alasannya.
--------------
INI menjadi audiensi keempat kalinya bagi Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) Lombok Tengah (Loteng) ke kantor DPRD Loteng bertemu dengan wakil rakyat dan pemerintah daerah. Mempertanyakan kejelasan nasib 752 guru honorer di tahun depan. Apalagi merebak rumor adanya penghapusan tenaga honorer pada tahun depan, otomatis membuat hati was-was.
Walau tak sebanyak peserta yang ikut pada audiensi sebelumnya. Tampak kekhawatiran pada wajah mereka, bertanya-tanya bagaimana nasib mereka jika benar tahun depan pemerintah menghapus tenaga honorer. Sementara mereka, yang lolos tes dan passing grade beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada kejelasan nasibnya.
Sejak pukul sembilan pagi, para guru honorer sudah memenuhi ruang aula kantor dewan di Jontlak. Menunggu perwakilan pemerintah daerah datang untuk menjawab segala pertanyaan yang ada dibenak para guru. Audiensi ini pun mendapat pengawalan puluhan anggota kepolisian, antisipasi adanya kericuhan selama audiensi.
Diskusi baru bisa dimulai pukul 11.00 Wita, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya, jajaran BKSDM, dan Komisi IV DPRD Loteng Legewarman. Suasana diskusi pun berlangsung alot lantaran terjadi debat kusir antara guru dengan pemerintah daerah.
Ketua FGTP Loteng Lalu Zaenal Hadi mengakui hasil audiensi tidak merasa puas. Sebab, belum ada jaminan kepastian dari pemerintah daerah agar dapat memberikan Surat Keputusan (SK) Penempatan dari Bupati Loteng di tahun 2024. "Akhir tahun 2024 nanti itu tidak adalagi honorer, ini bikin was-was," ucapnya pada Koran ini, Kamis (23/11).
Tuntutan para guru honorer ini, kata dia, mau tidak mau dan harga mati harus ada pengangkatan sekaligus penempatannya. Entah secara bertahap atau secara langsung di tahun 2024. "Selesaikan dulu yang 752 orang ini baru ada pengangkatan atau rekrut tambahan," katanya.
Kegelisahan para guru honorer mendapat respon dari Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya. Dipastikan jumlah 752 guru ini akan diusulkan kembali pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Bagaimana nantinya (aturan, red) kita tunggu saja dari pusat," ucap Firman.
Usulan ke pemerintah pusat diajukan sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Sebab berpotensi lebih dari 752 orang, mengingat tahun ini akan banyak guru-guru yang pensiun. "Bisa lebih usulannya," timpalnya.
Untuk meyakinkan para audiensi, Sekda Firman menegaskan akan memberikan salinan surat usulan Kemenpan RB kepada ketua forum (FGTP). "Agar tidak ada fitnah-fitnah keji diantara kita, saya tidak mau. Fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan," pungkas mantan kepala Dinas PUPR Loteng ini. (lestari dewi)
Editor : Kimda Farida