LombokPost - Setelah tiga anak berhasil dipulangkan, Pemkab Gresik akan membantu pemulangan puluhan lainnya dari Malaysia secara bertahap.
Tanpa sekolah formal, ada yang sudah lancar membaca, tetapi kemampuan membaca dan berhitung masih terbatas.
KEHARUAN menyergap pintu kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya, pada Senin (9/2) malam lalu.
Untuk kali pertama, HA, 11; MI, 12; dan SY, 8, bertemu langsung dengan keluarga besar orang tua masing-masing yang selama ini hanya bisa mereka temui lewat panggilan video.
Tangis tak terhindarkan. Sebab, baik para bocah maupun keluarga mereka yang berasal dari Gresik, Jawa Timur, masih sulit percaya bahwa pertemuan itu akhirnya bisa terwujud.
“Kami bersyukur sekali,” kata Siti Qotimah, ibu HA.
Ketiga bocah itu merupakan bagian dari puluhan anak para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Gresik di Malaysia yang mengalami masalah dokumen kewarganegaraan.
Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses pendidikan formal.
Penyebabnya beragam. Di antaranya, pernikahan ayah-ibu mereka sah secara agama, tapi tidak tercatat dalam administrasi pemerintahan.
Ada pula yang visa kerjanya sudah habis, tetapi tetap bertahan di negeri jiran Indonesia tersebut.
Anak-anak itu baru bisa memiliki dokumen resmi saat berusia 18 tahun.
Otomatis, selama itu pula mereka tidak akan bisa mendapatkan pendidikan formal. Tanpa dokumen resmi, mereka juga menjadi sulit melakukan perjalanan lintas negara ke kampung halaman orang tua.
Baca Juga: Empat Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban Kebakaran Kompleks Apartemen di Hongkong
HA contohnya. Pernikahan ayah dan ibunya baru sah secara agama.
Buntutnya, dokumen kewarganegaraan menjadi sulit diurus. Karena tak bisa sekolah, Siti, yang bersama keluarga tinggal di tengah kebun sawit, yang haris mengajari sendiri HA beragam ilmu.
Membaca, berhitung, dan mengaji. “Kalau membaca dan menghitung kan terbatas. Kalau mengaji sudah bisa,” kata perempuan berusia 50 tahun tersebut tentang sang anak.
Kunjungan Bupati
Kabar gembira bagi anak-anak PMI asal Gresik itu datang tahun lalu. Bupati Fandi Akhmad Yani berkunjung ke sanggar-sanggar di Malaysia, tempat para bocah tersebut berkumpul untuk bermain, belajar, dan mengaji.
Sanggar-sanggar tersebut memang sering digunakan anak-anak untuk menghabiskan waktu ketika para orang tua bekerja.
Dalam kunjungannya, Yani melihat anak-anak keturunan PMI asal Gresik membutuhkan perlindungan.
Memulangkan mereka tak mudah. Namun, berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, upaya tersebut pun dimulai.
Mereka menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Pengurusan dokumen membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu, pada tahap awal baru tiga anak yang dipulangkan. Sdangkan puluhan lainnya masih harus menunggu giliran secara bertahap.
“Rencananya tahap kedua nanti belasan anak yang kami bawa pulang. Ini sedang diproses,” kata Yani.
Mereka dipulangkan untuk mendapatkan hak sebagai anak, baik terkait administrasi, kesehatan, maupun pendidikan. Nantinya, mereka juga bisa memilih untuk belajar di lembaga negeri atau pondok pesantren.
KBRI Kuala Lumpur mencatat, saat ini terdapat 35 anak PMI asal Gresik di Malaysia yang mengalami masalah dokumen.
“Kemungkinan jumlahnya lebih banyak karena 35 anak ini yang baru kami data,” ucap Staf Kedubes RI Sohehnuddin.
Diharapkan seluruh anak tersebut bisa segera dipulangkan untuk menjemput kegembiraan di kampung halaman. Seperti yang dirasakan HA, MI, dan SY di pintu kedatangan internasional Bandara Juanda pada Senin malam lalu.(NUGROHO GALIH WICAKSONO, Gresik/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida