Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Dewan Minta Aset Lobar Dibenahi sampai Tuntas

Galih Mps • Jumat, 19 Agustus 2022 | 20:15 WIB
MUBAZIR: Gedung LCC di Gerimax, Narmada salah satu aset Lobar yang sempat bersengketa. Pusat perbelanjaan ini sudah tidak dimanfaatkan.(HABIBUL ADNAN/LOMBOK POST)
MUBAZIR: Gedung LCC di Gerimax, Narmada salah satu aset Lobar yang sempat bersengketa. Pusat perbelanjaan ini sudah tidak dimanfaatkan.(HABIBUL ADNAN/LOMBOK POST)

GIRI MENANG-Persoalan aset di Lombok Barat (Lobar) sudah beberapa kali terjadi. Seperti terjadinya gugatan yang kemudian berujung pada sengketa aset. Dari beberapa masalah tersebut, tidak sedikit yang hingga saat ini belum menemukan solusi.


Seperti aset lokasi berdirinya kampus STEI AMM. Lahan yang disebut milik Pemkab Lobar itu bahkan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabarnya, KPK meminta agar aset itu segera diserahkan ke Pemkab Lobar. Tetapi nyatanya  belum diserahkan dan pemerintah daerah berancang-ancang mempidanakan pihak STEI AMM.


Belum lagi masalah gedung Lombok City Center (LCC) yang ada di Gerimax, Kecamatan Narmada. Eks pusat perbelanjaan yang berdiri di lahan seluas 8,4 hektare itu memang tidak dimanfaatkan saat ini, karena sempat terjadi sengketa hukum.


Atas beberapa kejadian itu, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pembenahan aset. "Masalah aset yang selama ini terjadi diharapkan cepat diselesaikan, karena ini permasalahan turun-temurun dan sudah lama," kata Wakil Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.


Dia menerangkan, pemerintah daerah setidaknya mulai melakukan pembenahan administrasi. Politisi Partai Golkar itu berpendapat, tidak sedikit masalah aset bermula dari belum tertibnya adminstrasi. "Perbaikan administrasi ini yang perlu," katanya.


Kalau administrasi sudah tertib, otomatis akan meminimalisir munculnya persoalan di kemudian hari. Seperti adanya kejadian sertifikat yang dimainkan oleh oknum, sertifikat digelapkan, dan lain sebagainya.


Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu sinergi semua pihak. Terutama eksekutif dan legislatif. Imam Kafali menilai, belakangan komunikasi antar kedua elemen pemerintahan ini sudah mulai terbangun. "Harus kerja kelompok, kami menyadari tidak bis jalan sendiri-sendiri," tambahnya.


Tetapi, Kafali yakin, masalah aset Lobar bisa segera terurai. Terbukti, beberapa aset bermasalah sudah banyak yang kini dalam penguasaan pemerintah daerah. Terlebih, hal ini juga menjadi atensi KPK.


"KPK turun beberapa waktu lalu merupakan bentuk kepedulian terhadap apa yang terjadi terkiat aset. Saya ada keyakinan, dengan turunnya KPK jadi awal memperbaiki administrasi aset kita," pungkasnya. (cr-bib/r3)

Editor : Galih Mps
#Aset Lobar