LombokPost--Ketua Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sekaligus Pj Sekda Lombok Barat Fauzan Husniadi memastikan tidak ada booking jabatan untuk seleksi terbuka posisi tiga JPTP.
Fauzan menegaskan bahwa JPTP lowong tersebut dilakukan secara seleksi terbuka dengan melihat kemampuan dari masing-masing pendaftar.
”Tidak ada itu sekarang. Boleh-boleh saja orang mempersepsikan itu, tapi dengan banyaknya minat yang mendaftar membuat persepsi itu justru tergerus dengan sendirinya,” kata Fauzan.
Menurut Fauzan, isu booking jabatan kerap kali terdengar saat adanya seleksi terbuka untuk jabatan seperti ini.
Namun, tuduhan tersebut tidak benar. Karena jika memang maka akan menjadikan seleksi terbuka hanya formalitas saja, sehingga sedikit pejabat yang akan melakukan pendaftaran.
Tetapi kenyataannya sudah ada 19 pendaftar untuk mengisi tiga jabatan kosong tersebut.
”Di satu jabatan saja bisa sampai 12 orang yang melamar. Kemudian ada 10 orang di jabatan lain dan sisanya ada 8 orang yang melamar,” terang Fauzan.
Berdasarkan hasil tahapan seleksi administrasi seleksi terbuka terapat 19 pelamar yang lolos.
Terdiri dari untuk jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM dilamar 12 orang. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja ada 10 pelamar, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan 8 orang pelamar.
Mantan Kepala BPKAD Lobar ini akan memastikan seleski terbuka berlangsung dengan ketat.
Tidak hanya melihat dari sisi nilai tes kompetensi, namun juga rekam jejak 360 pejabat yang bersangkutan. Baik itu di kehidupan dunia kerja, keluarga, maupun sosialisasi di tengah masyarakat.
”Kalau sekarang kita harus paralelkan semua dengan 360 pejabat, bagaimana rekam jejaknya. Apalagi eselon II itu sebagai pimpinan, kalau presentasenya itu 50 banding 50 persen dengan rekam jejaknya itu,” terangnya.
Lebih lanjut, Fauzn mengatakan pengisian tiga JPTP tersebut akan diikuti dengan mutasi pengisian jabatan lowong eselon III dan IV. Karena otomatis pasti ada pergeseran yang terjadi dalam struktur dibawah.
Namun, untuk pergeseran atau rotasi pejabat eselon II masih belum ada izin untuk melakukannya.
Saat ini, Pemkab Lobar hanya mendapat izin Mendagri dan KASN hanya untuk pengisian JPTP tersebut.
”Baik-baiklah bekerja, tunjukan prestasi,” pesannya. (chi/r12)
Editor : Kimda Farida