LombokPost---Besarnya biaya akomodasi yang dikeluarkan keluarga pasien asal Lombok Barat (Lobar) untuk berobat ke RSUP Sanglah Bali masih menjadi keluhan.
Alasan itu membuat masyarakat berpikir dua kali ketika akan dirujuk ke rumah sakit tipe A tersebut.
Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar coba berupaya agar pemkab dapat menanggung biaya hidup bagi penunggu pasien selama di sana. Terlebih sudah ada rumah singgah yang dimiliki di Bali.
”Kita sudah usulkan kepada Komisi IV DPRD. Biaya transport dan makan selama di Bali bisa kita tanggung. Mungkin melalui bansos pemda atau bagaimana,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Arief Suryawirawan.
Meski dalam hal ini, Pemkab Lobar sudah menanggung biaya berobat dan perawatan pasien selama disana.
Pihaknya ingin agar proses pengobatan warga Lobar di Bali bisa berjalan lancar dan tak terkendala masalah biaya hidup disana.
Sehingga pihaknya mencari solusi agar permasalahan itu bisa teratasi.
Namun tetap saja, pemda akan melihat juga kemampuan ekonomi pasien yang berobat untuk pemberian bantuan biaya akomodasi dan makan minum keluarga pasien tersebut.
Arief menjelaskan program Universal Health Coverage (UHC) yang dijalankan Pemda Lobar sudah bisa dipergunakan juga di RS Sanglah Bali.
Program itu sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Lobar.
Bahkan untuk keberlanjutan program ini pemda berencana mengusulkan kembali tambahan anggaran untuk kepesertaan baru.
”Program UHC ini bisa dipergunakan di sana karena dianggap pasien BPJS. Cuma masyarakat belum mau ke Bali, karena masalah transport dan biaya makam disana,” jelasnya.
Sejauh ini kepesertaan UHC di Lobar sudah mencapai sekitar 99,5 persen.
Tersebar dari pembiayaan kepesertaan BPJS mandiri, program bantuan sosial pemerintah pusat dan bansos pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Artief mengatakan anggaran sekitar Rp 45 miliar sudah digelontorkan pemda untuk mengcover 15 persen kepesertaan UHC, atau 105 ribu warga Lobar.
Dengan tujuan mengefisiensikan anggaran yang sudah dipergunakan.
Pihaknya juga sedang melakukan update data kepesertaan.
Sebab masih ada sejumlah kepesertaan yang harusnya sudah tidak ditanggung bantuan pemerintah daerah.
Termasuk data masyarakat yang sudah meninggal.
”Kita sedang mengupdate data yang ada di puskesmas. Kita mengundang operator desa masing-masing puskesmas untuk mengenteri data,” terangnya.
Menurut Arief, tahun depan kemungkinan akan ada penambahan anggaran untuk UHC itu.
Namun demi mengefisensikan anggaran itu tepat sasaran pihaknya mengupdate data kepesertaan. Pihaknya juga sedang berdiskusi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk hal itu.
”Karena niat program ini baik, tapi di kemudian hari anggaran daerah justru kolaps,” tandasnya. (chi/r12)
Editor : Kimda Farida