LombokPost - Para Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang dinilai sejalan dengan aturan pusat dan berorientasi pada upaya bersih-bersih birokrasi.
Dukungan itu disampaikan dalam forum “Pemusungan” yang dihadiri oleh sembilan Kepala Desa se-Batulayar.
"Para kepala desa menegaskan komitmen mereka untuk berdiri di belakang kebijakan Bupati Lombok Barat selama kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi," jelas Kepala Desa Lembah Sari Sibawaih.
Mereka menilai langkah yang diambil Bupati tidak melanjutkan kontrak honorer Non-ASN merupakan tindak lanjut dari surat edaran pemerintah pusat.
Khususnya terkait penataan tenaga honorer dan upaya pemberantasan praktik mafia di sektor pemerintahan daerah.
Kepala Desa Batulayar Induk Masnun yang juga bertindak sebagai perwakilan forum, menegaskan bahwa kebijakan Bupati Lombok Barat merupakan langkah nyata untuk menata sistem birokrasi yang lebih bersih dan transparan.
"Kami di Batulayar mendukung penuh program Bupati, terutama dalam membongkar jaringan-jaringan mafia honorer yang selama ini merugikan daerah dan masyarakat," ujarnya dalam forum tersebut.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Meninting Mahnan Harianto yang menilai kebijakan Bupati bukan inisiatif sepihak, melainkan tindak lanjut atas kebijakan nasional.
"Bupati hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Sangat keliru jika kita justru melawan arahan tersebut. Sebagai aparat pemerintah di tingkat desa, kami harus taat kepada pemimpin kami," tegasnya.
Para kepala desa juga menegaskan posisi mereka yang siap mengawal kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjadi pihak pertama yang akan mengkritisi jika ada kebijakan yang keluar dari koridor hukum.
"Kami tidak akan diam jika kebijakan itu melanggar aturan, tapi selama itu benar, kami berdiri paling depan untuk mendukung," kata salah satu peserta forum.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa juga menyatakan sikap untuk tidak terpengaruh oleh tekanan atau komplain dari pihak luar, termasuk dari oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan masyarakat.
Baca Juga: Inspektorat Turun Investigasi Dugaan Honorer Bodong dan Pungutan Liar di Pemkot Mataram
Mereka menilai konsistensi dan loyalitas terhadap pimpinan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
Kepala Desa Senggigi Mastur yang juga menjabat sebagai Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Provinsi NTB, turut hadir dan memberikan dukungan tegas.
Ia menyatakan bahwa langkah Bupati Lombok Barat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan bersih dari praktik-praktik curang di lingkungan pemerintahan.
"Kebijakan ini harus didukung bersama. Kami dari Apdesi NTB berdiri bersama Bupati Lombok Barat untuk memperbaiki sistem dari bawah," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, forum “Pemusungan” yang dihadiri sembilan kepala desa tersebut juga mendokumentasikan hasil pertemuan dengan berfoto bersama dan menyusun daftar nama desa sebagai bukti dukungan.
Dokumen ini nantinya akan dikirimkan ke Ketua Apdesi NTB sebagai bentuk keselarasan sikap antara Apdesi di tingkat provinsi dan kecamatan.
"Kami mendukung kebijakan Bupati Lombok Barat yang dinilai berpihak pada tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan berintegritas. Kaberharap langkah tersebut menjadi awal dari perubahan positif dalam penataan sistem kepegawaian dan birokrasi," pungkas para kades kompak.
Editor : Kimda Farida