LombokPost - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, program ini juga menghadirkan ribuan lapangan kerja baru melalui keberadaan dapur-dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Satgas MBG Lombok Barat Saepul Akhkam menegaskan, kontribusi MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. "MBG di Lombok Barat sangat menghadirkan lapangan kerja mencapai ribuan," ungkapnya.
Berdasarkan perhitungannya, satu dapur SPPG umumnya membutuhkan sekitar 40 hingga 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, pengemasan, hingga sopir pengantar makanan.
Dengan total 45 SPPG yang beroperasi, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 1.600 hingga 2.000 orang. “Ada yang bekerja di dapur, ada sopir pengantar makanan, dan pekerjaan pendukung lainnya,” jelas Akhkam.
Ia menambahkan bahwa para pegawai dan relawan di dapur MBG mendapatkan upah yang cukup layak, yakni berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan, tergantung beban kerja dan kapasitas dapur masing-masing.
Kondisi ini dinilai ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pinggiran. Untuk mendukung operasional SPPG, pemerintah pusat saat ini menerapkan syarat penting yang harus dipenuhi, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dokumen ini menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan. Per akhir Oktober atau dua minggu sebelum rekaman data terakhir dari 45 SPPG yang mengajukan SLHS, 37 unit telah dinyatakan selesai dan memperoleh sertifikat. Sementara yang lainnya masih dalam proses verifikasi.
DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Lombok Barat menekankan bahwa SLHS merupakan syarat mutlak bagi seluruh SPPG. Dalam proses pemenuhan syarat ini, DLH meminta agar setiap unit melengkapi pengisian USS (Unit Sarana Sanitasi).
Selain itu, SPPG diwajibkan mendapatkan rekomendasi DLH untuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Penilaian izin tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kualitas air, namun juga pada kelayakan dan efektivitas sistem pengolahan limbahnya.
Meski mayoritas SPPG sudah memenuhi standar, masih ada beberapa yang perlu melakukan penyempurnaan, terutama menyangkut ketersediaan air bersih dan kelengkapan pengelolaan limbah.
Akhkam menegaskan bahwa pembenahan tersebut terus dipantau secara berkala agar tidak menghambat kelanjutan operasional MBG. Selain standar teknis, hampir seluruh SPPG juga telah melaksanakan pelatihan penjamahan makanan.
"Sertifikat pelatihan tersebut wajib disertakan dalam proses pengajuan SLHS sebagai bukti kemampuan tenaga dapur dalam menangani makanan secara higienis," jelas Akhkam yang juga menjabat Asisten I Setda Lobar.
Dari total 45 SPPG, 12 unit berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Lokasi-lokasi seperti Sekotong, Bengkaung, Penanggak dan Batulayar Barat masuk dalam kategori tersebut. Kondisi geografis yang ekstrem membuat wilayah 3T menjadi fokus perhatian pemerintah.
Saat ini sejumlah SPPG di wilayah 3T sedang dalam proses rekonstruksi fasilitas demi memenuhi standar SLHS. Pemerintah menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak boleh terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan fasilitas dapur MBG di wilayah 3T merupakan prioritas wajib. "Wilayah 3T tetap menjadi perhatian utama karena tantangannya lebih berat. Tetapi pelayanan harus tetap jalan," tegas Akhkam.
Sementara Aeni, salah satu pekerja atau relawan dapur MBG di wilayah Kediri mengaku bersyukur dengan adanya program ini. Dia yang semula menjadi ibu rumah tangga kini memiliki penghasilan sendiri.
Bahkan bukan hanya dirinya, putrinya yang baru masuk kuliah serta suaminya juga bisa bekerja di dapur MBG. "Alhamdulillah sangat membantu ekonomi kami sekeluarga. Semoga program ini tetap berjalan lancar tanpa kendala," harapnya.
Per bulan, dia bisa mengantongi upah rata-rata Rp 2,4 sampai Rp 2,8 juta. Itu pun, upah bisa diambil tak harus menunggu sebulan. "Bisa juga dua minggu sekali. Tergantung kesepakatan," ucapnya.
Editor : Akbar Sirinawa