LombokPost - Angka stunting di NTB masih menjadi perhatian serius. Wakil Gubernur (Wagub) Indah Dhamayanti Putri, menghadiri kegiatan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting di UPT Puskesmas Narmada, Rabu (26/11).
Ini sebagai bagian dari roadshow ke 10 kabupaten/kota untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Wagub menyampaikan apresiasi atas inovasi Pemkab Lombok Barat dalam penanganan stunting, dengan melaksanakan program pembagian telur yang dipadukan dengan pemberian susu nutrisi sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan berat badan anak.
“Kami melihat ada keistimewaan yang dilakukan oleh Lombok Barat, yaitu selain pembagian telur juga ada penambahan susu nutrisi yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan berat badan anak-anak kita. Semoga ini bisa mengilhami kabupaten dan kota lainnya,” jelasnya.
Upaya yang maksimal mesti dilakukan dalam penanganan stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Lombok Barat masuk zona kuning kerawanan stunting, angkanya tercatat 27,3 persen.
Wagub menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi, termasuk TP PKK dan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), untuk turun langsung ke desa-desa dan memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh terlena dengan posisi hijau dan kuning, karena bisa saja bergerak menuju merah. Screening kecenderungan stunting harus kita cegah lebih dini,” kata mantan Bupati Bima dua periode tersebut.
Selain fokus pada anak stunting, Wagub menyoroti pentingnya pendampingan bagi keluarga penerima bantuan. Ia meminta agar bantuan pangan, khususnya telur, benar-benar dikonsumsi oleh anak yang membutuhkan, bukan oleh anggota keluarga lainnya.
Ia juga menyarankan Pemkab Lombok Barat agar melakukan pembinaan terkait penanganan stunting, sampai ke tingkat kader posyandu. "Karena kita berharap telur yang diberikan betul-betul dikonsumsi oleh anak yang stunting, bukan didahulukan untuk ayah dan bundanya,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Wagub juga mendorong penguatan peran posyandu lansia agar para lansia tetap produktif dan sehat melalui pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi, serta aktivitas olahraga bersama.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB HL Hamzi Fikri menekankan masing-masing pemda perlu melakukan penguatan pendampingan keluarga berisiko, dengan melibatkan kader desa, BKKBN, puskesmas, dan relawan untuk memastikan setiap keluarga risiko mendapat pemantauan gizi rutin.
Tak kalah penting, gotong royong pentahelix. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga CSR perusahaan, organisasi perempuan seperti PKK dan BKOW, BKKBN, serta elemen masyarakat dilibatkan untuk rembuk bersama menurunkan stunting, khususnya di zona merah dan kuning.
Tak kalah penting, lakukan edukasi dan mendorong remaja menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. “Ini kita bisa intervensi dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Editor : Marthadi