LombokPost – Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belakangan ini dipadati warga yang mengajukan perubahan status pekerjaan di KTP-el.
Fenomena ini mencuat setelah bergulirnya berbagai program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah, di mana status pekerjaan "Wiraswasta" dianggap menjadi penghambat warga menerima bantuan.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dinas Dukcapil Lombok Barat Hamdi mengungkapkan, lonjakan permohonan ini mulai dirasakan sejak dua bulan terakhir, tepatnya sekitar bulan Oktober dan November.
Warga berbondong-bondong mengubah status pekerjaan mereka dari Wiraswasta menjadi Buruh Harian Lepas atau Ibu Rumah Tangga.
"Informasi ini berkembang di media sosial dan juga dari BPJS. Jika statusnya masih Wiraswasta, mereka diminta mengubah menjadi Buruh Harian Lepas agar bisa masuk dalam usulan penerima bantuan seperti PKH," ujar Hamdi saat ditemui di ruang kerjanya.
Baca Juga: Ilham Pensiun, Ahmad Saikhu Dilantik Jadi Penjabat Sekda Lombok Barat
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga yang mengajukan perubahan status ini tidaklah sedikit.
Hamdi menyebutkan angka di pusat pelayanan kabupaten saja sudah melampaui ratusan orang.
Jika ditambah dengan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di kecamatan-kecamatan, jumlahnya diprediksi jauh lebih banyak.
"Di kabupaten saja sudah di atas 100 orang, bahkan bisa sampai 500-an warga se-Lombok Barat kalau ditotal dengan yang di UPT. Seandainya tidak kami selektif, mungkin jumlahnya sudah tak terhitung lagi," jelasnya.
Fenomena ini menurut Hamdi dipicu oleh instruksi dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Banyak warga yang datang mengaku diarahkan oleh pendamping untuk segera melakukan revisi data di KTP agar memenuhi kualifikasi sebagai keluarga penerima manfaat.
Dukcapil Lobar kini harus mengambil langkah tegas agar tidak terjadi pemborosan logistik.
Pasalnya, setiap perubahan status pekerjaan mengharuskan pencetakan kartu KTP baru. Hal ini berdampak langsung pada stok blangko KTP-el dan tinta yang kian menipis.
Hamdi menegaskan, pihaknya kini memberlakukan syarat tambahan yang cukup ketat.
Warga yang ingin mengubah status pekerjaan wajib membawa surat keterangan dari pemerintah desa setempat.
"Kami tidak ingin ini menjadi modus hanya demi bantuan. Desa harus bertanggung jawab dan tahu kondisi ril warganya. Apakah benar mereka buruh harian lepas atau bukan? Desa yang paling tahu," tegasnya.
Baca Juga: DWP Dukcapil Door to Door Fasilitasi Akta Kelahiran dan KIA
Langkah selektif ini diambil demi memprioritaskan warga yang benar-benar belum memiliki KTP (wajib KTP pemula).
"Blangko ini berbayar menggunakan uang negara. Jangan sampai stok untuk warga yang baru mau buat KTP malah habis karena banyaknya warga yang bolak-balik ganti status pekerjaan hanya karena ingin mengejar Bansos," pungkas Hamdi.
Dukcapil berharap adanya koordinasi yang lebih transparan dari instansi terkait, seperti Dinas Sosial, agar perubahan data kependudukan ini bisa dilakukan secara kolektif dan tepat sasaran, bukan secara personal yang membebani pelayanan publik setiap hari.
Editor : Kimda Farida