LombokPost - Merespons keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di beberapa desa, Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) melakukan pengecekan ke sejumlah ruas jalan strategis di Kecamatan Narmada dan Lingsar, Kamis (8/1).
"Pengecekan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD dan warga yang digelar sebelumnya," jelas Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi.
Dalam hearing sebelumnya, masyarakat secara tegas menyampaikan aspirasi agar akses jalan yang layak segera menjadi prioritas dalam penganggaran pembangunan tahun 2026.
Fokus peninjauan kali ini diarahkan ke ruas jalan Desa Langko, Kecamatan Lingsar, serta jalur Desa Lembah Sempaga dan Desa Sedau Selain Fauzi, Sekretaris Komisi III Hj. Robihatul Khairiyah serta anggota Komisi III lainnya juga ijut serta. Mulai dari Lalu Irwan, Zainuddin, Lalu Hermayadi, Munawir Said hingga Hendra Harianto.
Rombongan diterima oleh pemerintah desa setempat dari Desa Langko dan Desa Sedau.
Fauzi menegaskan, peninjauan lapangan penting dilakukan untuk memperoleh gambaran riil kondisi infrastruktur.
Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera, khususnya di wilayah Langko.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda perbaikan, karena kerusakan ringan yang dibiarkan berlarut dapat berujung pada kerusakan berat dengan biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
"Prinsipnya, pemeliharaan harus dilakukan sedini mungkin. Jangan menunggu jalan rusak total. Kalau sudah parah, biaya rekonstruksi akan melonjak dan itu tidak efisien bagi keuangan daerah," tegas politisi PKB tersebut.
Menurutnya, kehadiran DPRD di lapangan juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar OPD terkait memiliki dasar kuat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Ahmad Fathoni menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan rencana penanganan untuk dua ruas utama, yakni Jalan Langko dan Jalan Sedau-Lembah Sempaga.
"Ruas Jalan Langko sepanjang 6,4 kilometer direncanakan masuk dalam program pemeliharaan rutin tahun 2026," jelasnya. Namun pihaknya masih memerlukan survei teknis lanjutan untuk menentukan kebutuhan anggaran secara pasti.
Adapun Jalur Lembah Sempaga sepanjang 14 kilometer, menurut Fathoni, masih menyisakan sekitar tiga kilometer di bagian tengah yang kondisinya rusak ringan dan belum tertangani.
Karena membutuhkan biaya cukup besar, penanganan ruas tersebut direncanakan melalui skema pemeliharaan berkala dengan penganggaran khusus.
Dinas PUPRPKP berharap dukungan penuh dari DPRD, khususnya Komisi III, agar usulan anggaran perbaikan jalan dapat dikawal hingga tahap pembahasan dan realisasi.
Perbaikan jalan diharapkan bisa mempercepat perbaikan infrastruktur jalan demi menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata masyarakat Narmada dan Lingsar.
Editor : Kimda Farida