LombokPost - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) mulai mematangkan persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah proses pemetaan lahan melalui foto udara sebagai fondasi penentuan lokasi (penlok) sasaran sertifikasi.
"Kami sedang menunggu proses pemetaan foto udara yang dilaksanakan oleh pusat melalui mekanisme tender. Nanti pihak ketiga yang memenangkan lelang akan turun melakukan pengukuran dan pemotretan,” ujar Kepala BPN Lobar I Putu Juni Swasta.
Dia mengungkapkan, luasan wilayah yang masuk dalam skema pemetaan foto udara tahun ini mencapai 24.000 hektare. Luasan ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan akurasi data spasial di wilayah Lobar.
Hingga saat ini, BPN Lobar belum menetapkan desa atau kelurahan mana saja yang akan menjadi sasaran PTSL secara spesifik. Hal ini dikarenakan penentuan lokasi harus terintegrasi dengan hasil foto tegak (aerial photography) agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan koordinat.
"Kita tidak bisa menentukan lokasi semau kita, misalnya langsung menunjuk wilayah Gerung karena dekat. Harus satu kesatuan dengan hasil foto udara," jelasnya.
Kemungkinan besar mencakup wilayah seperti Labuapi, Gerung, hingga Narmada. Mengikuti titik-titik pemotretan yang dilakukan tim pusat.
Meski jumlah target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) secara pasti masih menunggu ketetapan pusat, Putu Juni optimis jumlahnya akan lebih besar dibandingkan tahun 2025. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu program PTSL di wilayah Narmada dan sekitarnya menyasar sekitar 1.100 hingga 1.200 bidang tanah dengan luas area 15 sampai 20 ribu hektare.
"Tahun ini luasannya jauh lebih besar, mencapai 24 ribu hektare untuk foto udara. Jadi, jumlah bidang tanah yang akan disertifikatkan pasti akan mengikuti dan kemungkinan besar lebih banyak dari tahun kemarin," tambahnya.
BPN Lobar menargetkan tim dari pusat sudah mulai turun ke lapangan pada awal Maret mendatang. Putu menekankan pentingnya ketepatan waktu agar seluruh tahapan, mulai dari pengukuran hingga penerbitan sertifikat, dapat selesai dalam satu tahun anggaran.
Jika sesuai jadwal, Maret sudah mulai jalan. "Mengingat volumenya cukup besar, kita butuh waktu yang cukup. Jangan sampai molor, karena akan berat bagi kami untuk mengejar target penyelesaian di akhir tahun nanti," pungkasnya.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Lobar dapat memanfaatkan momentum PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah. Aga memiliki kepastian hukum atas tanah mereka dengan proses yang lebih sistematis dan terukur.
Editor : Marthadi