LombokPost – Wilayah Sekotong, Lombok Barat (Lobar) kembali menjadi sorotan. Di balik potensi pariwisata dan agrobisnisnya yang memukau, para pemodal justru dihantui dugaan praktik premanisme dan hambatan birokrasi perizinan. Menanggapi hal itu, pimpinan DPRD Lobar menyatakan kesiapannya pasang badan untuk mengawal investasi di wilayah selatan tersebut.
”Kami di DPRD Lombok Barat, khususnya dari Dapil Sekotong-Lembar, siap menampung aspirasi terkait persoalan investasi. Kami ingin mengklarifikasi pemberitaan ini agar tidak menjadi isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Abubakar kepada Lombok Post.
Abubakar mengaku sangat menyayangkan jika dugaan gangguan terhadap investor benar-benar terjadi. Baginya, isu adanya oknum yang menghambat investasi tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar yang merusak citra daerah. Politisi yang dikenal vokal ini merasa terusik dengan stigma negatif yang kerap dialamatkan ke Sekotong.
Dia mencontohkan, seringkali Sekotong dijadikan tumbal atas opini publik yang buruk. Mulai dari tuduhan pemerasan hingga kasus kriminalitas yang pelakunya sebenarnya orang luar, namun nama Sekotong yang terseret.
”Contoh saya sebagai Wakil Ketua DPRD dituduh memeras. Ini menyakitkan. Seolah-olah Sekotong ini jadi tumbal. Seperti kasus pembakaran ibu kandung beberapa waktu lalu, dikira pelakunya orang Sekotong, padahal bukan,” sesalnya.
Begitu juga ada dugaan oknum LSM hingga wartawan yang tidak jelas diduga sering mengganggu investor. Menurutnya ini tidak bisa dibiarkan apalagi mengatasnamakan Sekotong.
”Jadi, kalau ada oknum LSM yang melakukan aksi premanisme atau menghambat investasi, silakan lapor. Kami siap membuka ruang pengaduan karena di situlah ruang kami menjalankan fungsi pengawasan,” cetusnya.
Diketahui, seorang pengusaha asal Pulau Jawa kepada Lombok Post mengungkapkan pengalamannya yang berinvestasi di di Gumi Patut Patuh Patju. Ia mengaku banyak rekan sejawatnya yang urung masuk ke Lobar karena gangguan non-teknis.
”Kami mempertimbangkan ribuan kali. Salah satunya karena gangguan dari oknum LSM yang diduga dibekingi pihak tertentu, baik dari instansi maupun sipil,” ungkap sumber yang enggan dikoran kan namanya tersebut.
Tak hanya gangguan di lapangan, birokrasi perizinan sempat menjadi benang kusut. Ia menceritakan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) miliknya yang mandek hingga satu tahun di dinas terkait. Padahal, ia mengaku sudah mengikuti semua aturan.
”Sudah setahun kami ajukan. Bahkan bukti bayar sudah keluar, tapi tidak bisa bayar karena ditahan-tahan. Di sisi lain, kami terus diserang oknum LSM,” keluhnya.
Beruntung, setelah dilakukan hearing dengan Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini, masalah yang mengendap setahun itu tuntas dalam empat hari. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini juga mengaku siap mengambil langkah tegas. Ia menjamin di masa kepemimpinannya, tidak ada lagi ruang bagi oknum pejabat yang ingin bermain dengan perizinan.
”Saya sudah tegaskan ke semua OPD, izin harus keluar maksimal lima hari. Mungkin keluhan itu terjadi di era sebelum saya. Kalau sekarang ada pejabat yang sengaja mempersulit, saya pastikan akan saya non-job,” tegas Bupati LAZ.
Ia berharap investor tidak perlu ragu lagi. Pemkab Lobar kini berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang bersih demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Editor : Jelo Sangaji