LombokPost – Rencana penyesuaian tarif air minum oleh PAM Giri Menang (Perseroda) telah disampaikan ke DPRD Lombok Barat (Lobar), Senin (2/3). Setelah melalui serangkaian proses sosialisasi yang panjang, Komisi II DPRD Lobar akhirnya menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.
Namun, dukungan ini diberikan dengan peningkatan kualitas pelayanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. ”Dengan alasan yang substansial yang dijelaskan tadi, tidak ada alasan tidak mendukung. Jika penyesuaian ini tidak dilakukan sekarang, kekhawatiran kami adalah beban operasional akan membengkak dan justru merugikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat Husnan Wadi.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan komprehensif terkait alasan di balik kebijakan ini. Menurutnya, penyesuaian tarif merupakan langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga keberlangsungan investasi dan operasional perusahaan plat merah tersebut.
Menyusul biaya produksi yang terus meningkat. Husnan menambahkan, proses penyesuaian tarif telah diawali dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Wali Kota Mataram dan Bupati Lombok Barat sebagai pemegang saham. Ia menekankan bahwa sosialisasi yang dilakukan di tingkat legislatif dirasa sudah cukup matang.
”Sepanjang alasannya masuk akal dan ada jaminan dividen dikembalikan untuk investasi daerah guna kepentingan masyarakat, kami tidak ada alasan untuk menolak,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Abubakar Abdullah juga bisa memahami kondisi PAM Giri Menang yang dihadapkan pada beban operasional yang terus meningkat. Namun dukungan dewan dikatakannya diberikan karena penyesuaian tarif tidak membebankan masyarakat berpenghasilan rendah.
”Penyesuain tarif ini dipastikan tidak beraku pada masyarakat berpenghasilan rendah. Justru masyarakat pelanggan kelas sosial ini disubsidi,” ucapnya.
Kemudian pelayanan kepada masyarakat diminta politisi PKS ini juga harus dimaksimalkan merespons cepat keluhan dari para pelanggan. Ditambah dengan penyesuaian tarif ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen PAM Giri Menang ke Pemda Lobar.
”Setiap penyesuaian tarif ini harus ada kontribusinya kepada daerah. Kita harapkan dari semula dividen Rp 13 miliar tahun lalu, bisa meningkat menjadi Rp 15 miliar tahun ini,”jelas Abubakar.
Direktur Utama PAM Giri Menang (Perseroda) H Sudirman menjelaskan, kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai penyesuaian ketimbang kenaikan. Hal ini dikarenakan skema yang diterapkan sangat selektif dan tetap memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Yang kami sesuaikan adalah tarif untuk golongan 2 dan golongan 3, yaitu saudara-saudara kita di segmen menengah ke atas. Untuk pelanggan rumah tangga menengah, penyesuaiannya hanya berkisar maksimal 8,5 persen atau sekitar Rp 300 hingga Rp 750 per meter kubik,” terang Sudirman.
Dia memastikan bahwa kelompok masyarakat ekonomi bawah, termasuk tempat ibadah dan lembaga sosial, tetap mendapatkan subsidi. Bahkan, tarif yang mereka bayar saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
”Tarif batas bawah dari Gubernur itu sekitar Rp 4.500, tapi kita masih ada pelanggan yang membayar Rp 1.400 hingga Rp 2.000-an. Jadi, subsidi silang tetap berjalan,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan DPRD terkait pelayanan, Sudirman mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah masalah kontinuitas air, terutama di jam-jam puncak. Ia memaparkan fakta bahwa selama enam tahun terakhir, belum ada penambahan debit air yang signifikan. Sementara jumlah pelanggan terus tumbuh hingga mencapai 150.000 sambungan.
”Kapasitas kita di sumber air saat ini sekitar 1.500 liter per detik. Itu sudah mentok. Solusinya, kami harus melakukan investasi infrastruktur, seperti pembangunan ground tank bersama pengembang untuk menampung sisa debit air di tengah malam agar bisa didorong pada jam puncak,” jelasnya.
Sudirman menegaskan, penyesuaian tarif ini menjadi kunci untuk mendanai langkah-langkah teknis tersebut secara bertahap. Pihaknya pun mengklaim telah mengantongi hasil survei Willingness to Pay (kemauan membayar) dan Ability to Pay (kemampuan membayar) dari akademisi yang menunjukkan bahwa masyarakat secara umum dapat menerima penyesuaian ini.
Dengan catata dibarengi dengan perbaikan distribusi. ”Kami memantau tekanan air secara real-time di Command Center. Kami tahu di mana titik yang lemah, dan penyesuaian ini adalah langkah nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa membebani masyarakat kecil,” pungkasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post