Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Panggil Dinas LH, Komisi III DPRD Lobar Pertanyakan Ngadatnya Mesin Masaro

Hamdani Wathoni • Selasa, 10 Maret 2026 | 11:15 WIB

MINTA PENJELASAN: Komisi III DPRD Lombok Barat saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Senin (9/3).
MINTA PENJELASAN: Komisi III DPRD Lombok Barat saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Senin (9/3).

LombokPost – Program unggulan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yakni Manajemen Sampah Zero (Masaro) kini menuai kritik tajam dari legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi secara terang-terangan menyebut program tersebut telah gagal di lapangan.

"Kita sama-sama sesali, kedua program ini per hari ini masuk kategori gagal. Masalahnya bukan hanya soal teknis, tapi mesin yang katanya berteknologi tinggi ini sangat rapuh. Jangankan besi, patok kelapa saja masuk, mesinnya langsung rusak," tegas Fauzi.

​Pernyataan keras ini disampaikan Fauzi usai menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, teknologi mesin yang digunakan dalam program tersebut tidak sesuai dengan realitas sumber daya manusia (SDM) dan kondisi sampah di masyarakat.

​​Fauzi menyoroti adanya ketimpangan antara teknologi yang dipaksakan dengan kesiapan masyarakat dalam memilah sampah.

Menurutnya, memaksa masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik secara instan memerlukan kesiapan SDM setingkat negara maju, sesuatu yang belum dimiliki Lombok Barat saat ini. 

"Ini ada miss antara kecanggihan mesin dengan kapasitas SDM kita," imbuhnya.

​Selain kendala teknis, Fauzi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB ini mengungkap fakta mengejutkan mengenai pendanaan program tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk Masaro merupakan hasil pergeseran anggaran yang dilakukan sepihak oleh eksekutif tanpa melalui proses pembahasan di lembaga DPRD.

​"Ini anggaran pergeseran yang tidak pernah dibahas bersama DPRD," katanya.

Padahal, yang namanya pergeseran anggaran itu syaratnya harus karena urgensi yang mendesak.

Tapi faktanya menurutnya, baru lima hari beroperasi saat kami turun ke lapangan, mesinnya sudah rusak.

"Bahkan perbaikannya butuh waktu berminggu-minggu karena ini mesin rakitan, bukan pabrikan," ungkapnya dengan nada kecewa.

​Melihat kondisi program yang mangkrak dan penggunaan anggaran yang dinilai menabrak aturan administrasi, Fauzi menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah politik yang lebih serius.

Ia mengajak anggota dewan lainnya untuk menggunakan hak pengawasan secara maksimal.

​"Bila perlu, kita gulirkan Hak Interpelasi untuk menanyakan langsung kepada Bupati sejauh mana keyakinannya terhadap program ini sehingga berani melakukan pergeseran anggaran untuk sesuatu yang akhirnya gagal total," sesal Fauzi.

Anggota Komisi III lainnya Khaeriyah mengatakan pihaknya pesimis dengan Masaro berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Lobar.

"Ini batok kelapa masuk saja mesinnya rusak dan butuh perbaikan berhari-hari. Ini yang buat kami pesimis," paparnya.

Namun berbeda dengan Fauzi, dia memilih memberi waktu kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan mesin ini beberapa bulan ke depan.

Anggota Komisi III dari fraksi Gerindra Lalu Irwan juga menyoroti efektivitas program yang menelan biaya besar namun tidak memberikan hasil maksimal di lapangan.

Ia menilai pengadaan mesin pengolah sampah yang diklaim canggih tersebut justru membebani keuangan daerah karena sering mengalami kerusakan teknis.

​"Mesin ini baru beroperasi sebentar saja sudah rusak, bahkan perbaikannya butuh waktu berminggu-minggu," ujar Lalu Irwan. 

Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan status anggaran dan kegagalan fungsi alat ini menunjukkan lemahnya perencanaan dari pihak eksekutif.

"Awalnya kami dapat penjelasan kalau mesin ini akan menghasilkan tiga produk. Mulai dari kompos, pupuk organik cair dan bahan bakar hasil proses penangkapan asap insinerator. Sekarang kan hanya kompos," bebernya.

Namun demikian anggota Komisi III lainnya yang juga Ketua Fraksi PPP Suparman mengatakan pihaknya ingin memberikan waktu bagi Dinas LH mengoperasikan Masaro sambil melihat perkembangannya ke depan. 

Kepala Dinas LH Lombok Barat M Busyairi menjelaskan kendala operasional Masaro saat ini adalah SDM.

Ketika ada keruskan teknis mesin, SDM yang ada saat ini harus berkoordinasi dengan teknisi luar daerah untuk memperbaikinya.

"SDM kita jadi kendala. Tapi hari ini Masaro sudah mulai beroperasi," ungkapnya. 

 

Editor : Kimda Farida
#ngadat #Masaro #Lombok Barat #dikritik #DPRD Lobar