LombokPost – Para kepala desa di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar melakukan pertemuan yang berlangsung mendadak dengan anggota dewan provinsi Habullah Muis dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Pertemuan yang dirangkai dengan halal bihalal ini justru melahirkan sejumlah solusi strategis.
"Pertemuan ini tidak diagendakan, sangat mendadak. Tapi momen halal bihalal ini kita manfaatkan sekaligus bersilaturahmi dengan para kepala desa yang tergabung dalam FK2GB. Kita diskusi akrab tanpa banyak narasi, langsung ke solusi," ujar Kepala Desa Penimbung Abdul Haris selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB).
Kegiatan yang awalnya dirangkaikan dengan momen halal bihalal itu dimanfaatkan para Kades menyampaikan unek-unek ke Gubernur NTB. Mereka berdiskusi santai namun produktif. Tanpa banyak seremonial, diskusi difokuskan pada persoalan riil yang dihadapi desa, mulai dari ketahanan pangan hingga infrastruktur dasar.
"Salah satu poin penting yang dibahas adalah penguatan program ketahanan pangan melalui kolaborasi antara KDMP dan SPPG," jelasnya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa seluruh SPPG akan dibuatkan payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub) untuk bekerja sama dengan KDMP dalam menyuplai kebutuhan pangan.
Selain itu, wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batulayar direncanakan menjadi role model pengembangan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Fokus utamanya adalah sektor peternakan, khususnya ayam petelur, yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi desa.
"Ketahanan pangan di Gunungsari dan Batulayar akan dijadikan contoh. Nanti akan dikembangkan ke seluruh desa di NTB, terutama untuk komoditas ayam petelur," jelasnya.
Tak hanya itu, permasalahan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Sejumlah desa masih menghadapi keterbatasan fasilitas umum seperti jalan desa yang rusak hingga rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam forum tersebut, anggota dewan yang hadir langsung merespons dengan komitmen percepatan penanganan.
Bahkan, langkah konkret yang akan diambil adalah melakukan penggeseran anggaran pada tahun berjalan untuk menjawab kebutuhan mendesak di desa.
"Langsung diberikan solusi dan akan dilakukan penggeseran anggaran tahun ini," tegas Abdul Haris.
Pertemuan singkat namun padat itu diharapkan menjadi awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Lombok Barat.
Editor : Marthadi