LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersikap tegas terkait kelanjutan kontrak pengelolaan Mataram Mall.
Meski pihak PT Pasifik Cilinaya Fantasy (PCF) sempat menyinggung perbedaan pemahaman terkait skema Bangun Guna Serah (BGS) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Pemkot tetap kukuh pada hasil penilaian appraisal aset yang telah dilakukan.
Nilai royalti senilai Rp 6 miliar lebih akumulasi sejak 2021 berdasarkan hasil appraisal terbaru tersebut dinyatakan harga pasti dan harus dibayar oleh pihak pengelola.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram Lalu Wira Ilham menegaskan, sampai saat ini memang belum ada kesepakatan final yang tercapai antara kedua belah pihak terkait besaran nilai royalti tersebut.
Walau demikian, Pemkot memegang prinsip dasar yang jelas bahwa hak daerah atas royalti dari pengelolaan aset Mataram Mall wajib ditagih sesuai regulasi.
“Pada intinya, kita masih belum ada kesepakatan terkait dengan royalti ini. Cuma kita tetap pada prinsipnya, royalti itu harus tetap ditagih, begitu. Pasti akan ada komunikasi lebih lanjut,” kata Lalu Wira Ilham.
Menanggapi klaim dari kuasa hukum PT PCF yang menyatakan adanya perbedaan pendekatan hukum dan menganggap nilai appraisal dari Pemkot melonjak karena salah menerapkan skema kerja sama, Wira menanggapi dengan santai.
Menurutnya, argumen perbedaan skema BGS dan KSP tersebut merupakan hak interpretasi dari pihak pengelola semata.
Pemkot, lanjut Wira, memiliki dasar hukum dan pendirian yang kuat. Penentuan nilai kontribusi tahunan senilai Rp 6 miliaran itu tidak diputuskan secara sepihak, melainkan produk resmi dari tim appraisal yang legal dan terukur.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
