LombokPost – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemerikan Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan Lombok Barat telah diserahkan bersama dengan kabupaten kota lain di NTB, Senin (25/5).
Pemkab Lombok Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP tahun 2025.
Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dari BPK atas pengelolaan keuangan di Lombok Barat.
”Tentu kita bersyukur karena hasil audit BPK kita masih WTP. Tantangannya ke depan semakin banyak. Setelah ini kami ke depan akan menindaklanjuti catatan BPK yang telah disusun,” ucap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini usai menerima LHP di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Jalan Udaya Mataram.
Bupati LAZ, sapannya bersyukur catatan BPK menjadi lebih baik setiap tahunnya. Terbukti dengan posisi Lombok Barat yang naik ke peringkat tiga untuk kabupaten kota dalam hal menindaklanjuti temuan BPK.
Ini artinya, respons pemerintah daerah terhadap temuan BPK menjadi atensi serius.
”Alhamdulillah untuk tindaklanjut temuan BPK kami di Lombok Barat berada di urutan ke-3. Kemudian tahun ini ada 86 (catatan), ini akan segera kami tindaklanjuti,” papar Bupati LAZ.
Baca Juga: Unram Raih Opini WTP 2025, Perkuat Reputasi Kampus Unggulan di NTB
Opini WTP yang diraih Pemkab Lobar dikatakannya merupakan pengakuan pengelolaan keuangan daerah yang sudah berjalan baik.
Namun tahun depan Bupati menargetkan pengelolaannya harus lebih baik lagi.
”Rencana tindak lanjut harus segera. OPD yang ada catatannya itu saya minta harus segera menindaklanjuti,” tegasnya.
Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi juga megingatkan agar Pemkab Lobar segera menindaklanjuti catatan BPK. Khususnya OPD yang memiliki temuan dan catatan khusus dari BPK. Ivan mengapresiasi opini WTP yang didapat tahun ini. Berkat kolaborasi apik antara eksekutif dan legislatif.
”Kami apresiasi masalah temuan aset juga jauh berkurang. Apalagi dengan kembalinya aset (LCC) yang sudah lama jadi persoalan. Sejauh ini pengelolaan keuangan sudah bagus. Namun yang masih menjadi catatan harus segera diperbaiki,” tegas Ivan.
Sementara Inspektur Lobar Suparlan menjelaskan jika pihaknya jauh hari sudah membahas dalam rapat terkait tindak lanjut temuan BPK selama 60 hari ke depan.
Minggu kedua Bulan Juni mendatang menurutnya semua temuan dan Catatan BPK harus tuntas.
”Yang paling berat itu dana BOSP, itu yang saya pikir agak berat. Itu (temuannya) sekitar Rp 600 juta,” bebernya.
Namun pihaknya bersama OPD terkait dan sekolah mau tidak mau harus menuntaskan semua persoalan dan catatan BPK tersebut. Agar tidak ada lagi muncul persoalan di kemudian hari.
”Itu harus selesai ditindaklanjuti agar kita bisa mendapat WTP tahun berikutnya,” tegasnya.
Baca Juga: Jaga Mahkota WTP, BKAD Lombok Tengah Dikejar Tenggat Waktu Audit BPK
Sementara temuan BPK mengenai sejumlah proyek fisik baik kekurangan volume hingga keterlambatan pekerjaan menurutnya sudah 80 persen ditindaklanjuti. Sehinhgga tidak ada kendala berarti dalam masalah ini.
Total temuan BPK atas pengelolaan keuangan Lombok Barat dibeberkan Suparlan mencapai sekitar Rp 1,5 miliar dan sudah selesai ditindaklanjuti sekitar Rp 800 juta.
”Sisanya sekitar Rp 600 juta lebih yang terkait itu (dana BOSP) kita ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan,” paparnya.
Secara umum, Inspektorat menilai pengelolaan keuangan Lombok Barat tahun ini jauh lebih bagus berkaca dari tahun sebelumnya.
”Karena kita urutan ketiga dalam hal tindaklanjut temuan BPK. Ini meningkat dari posisi keenam tahun sebelumnya. Ini tidak mudah meningkat satu tingkat,” tandas Suparlan.
Editor : Kimda Farida