LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan hijau dan berkelanjutan seiring peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden RI dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2026, Sabtu (6/6).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, konservasi kawasan hutan, hingga kolaborasi lintas daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam dialog nasional yang berlangsung di Cibubur dan diikuti sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan berbagai capaian daerah di bidang lingkungan hidup.
Salah satunya keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota di NTB sejak 2025 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.
“Gerakan penghijauan terus kami dorong sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Iqbal.
Baca Juga: Pendidikan Anak Pesisir NTB Masih Tertinggal, 73 Ribu Anak Tak Sekolah
Selain penghijauan, Pemprov NTB juga aktif menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan sejak Presiden menggaungkan Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sekolah, ASN, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, hingga masyarakat umum.
Pada momentum Hari Lingkungan Hidup tersebut, Gubernur NTB juga menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.
Predikat Hijau diberikan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Sementara itu, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa menandatangani kesepakatan bersama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi ekologis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi dalam menjaga kawasan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Kepatuhan Warga NTB Membayar Pajak Kendaraan Baru 47 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, di antaranya penanganan banjir di Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu.
Selain itu, percepatan penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena serta pengembangan pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi energi alternatif juga menjadi perhatian.
Menanggapi hal itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan siap memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan lingkungan di NTB.
Bahkan, ia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli mendatang guna membahas langkah percepatan penyelesaian berbagai isu lingkungan strategis di daerah.
Bagi NTB, pelestarian lingkungan kini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah menuju provinsi yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Editor : Kimda Farida