LombokPost – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari kalangan tokoh adat di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) NTB Lalu Winengan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak terus memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
"Ini sudah nyata-nyata menjadi pro kontra. Kemarin sampai ada demo para cukong-cukong pemilik SPPG atau dapur MBG. Ini kan mengadu. Sesungguhnya yang membutuhkan MBG ini siapa? Pengusaha, cukong-cukong itu, atau masyarakat?" ucap Winengan dengan nada bertanya.
Menurut Winengan, pro kontra yang terjadi belakangan ini menjadi sinyal kuat bahwa ada yang salah dalam tatanan implementasi MBG.
Demonstrasi yang terjadi baru-baru ini menurutnya justru digerakkan oleh para pengusaha atau "cukong" pemilik SPPG. Bukan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Pendukung MBG di NTB Serukan Tata Kelola BGN yang Transparan
Ia juga mengkritik keras adanya tuntutan agar anak-anak sekolah diliburkan demi kelancaran pembagian makanan gratis ini. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak masuk akal.
"Apalagi menuntut anak sekolah diliburkan untuk mengambil makanan di sekolah, itu tindakan konyol namanya. Seharusnya kalau mau, antarkan langsung ke rumah-rumah warga," cetusnya.
Tak hanya mengkritik teknis pembagian, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB ini juga mengeluarkan imbauan tegas kepada organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan NU.
Ia meminta lembaga-lembaga tersebut untuk menarik diri dan tidak ikut serta mengelola proyek MBG atas nama organisasi, demi menjaga netralitas dan fungsi mereka sebagai wadah pengaduan umat.
"Boleh pondok pesantren membangun MBG, silakan. Tetapi jangan mengklaim bahwa ini adalah NU atau MUI. Supaya ada tempat umat mengadu dan mengeluh. Kalau MUI dan NU ikut ambil jatah MBG, ke mana lagi rakyat mau mengadu untuk meminta fatwa?" tegasnya.
Lebih lanjut, Winengan menyarankan agar skema MBG diubah menjadi bantuan uang tunai.
Ia memberikan simulasi sederhana, jika satu keluarga memiliki dua anak yang menerima bantuan MBG, jika dalam bentuk uang tunai menjadi Rp 30.000 per hari.
Baca Juga: Tegas! Gubernur Iqbal Ancam Tutup SPPG yang Cari Untung Berlebih Dari Program MBG
Perputaran ekonomi di tingkat rumah tangga akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran. "Uang Rp 30.000 itu bisa beli beras Bulog Rp11.000, semangka atau pepaya Rp 5.000, sisanya bisa buat beli telur dan sayur. Itu bisa dikonsumsi oleh satu rumah tangga dan jauh lebih bermanfaat," urainya.
Winengan menegaskan bahwa pada dasarnya niat Presiden RI sangat baik untuk memeratakan kesejahteraan. Namun, evaluasi dari Presiden sangat diperlukan agar program ini tidak sia-sia dan tepat sasaran.
Terpisah, Korwil BGN Lombok Barat Gusti Ayu Kade Diastini menyebut MBG saat ini diliburkan selama libur sekolah. Meskipun banyak pemilik SPPG yang mendesak agar MBG tetap disalurkan selama liburan, namun kebijakan BGN pusat MBG sementara diliburkan.
"Iya betul, semua SPPG juga libur di Lombok Barat," jawabnya singkat.
Editor : Kimda Farida