LombokPost - Operasional sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Tengah (Loteng) masih ditangguhkan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah daerah setempat tengah berupaya menyelesaikan sejumlah kendala teknis dan sosial di lapangan agar status penangguhan segera dicabut.
Asisten II Setda Loteng Lalu Rinjani mengungkapkan, beberapa dapur MBG yang disuspend sudah menunjukkan progres perbaikan. Namun, sebagian lainnya masih memerlukan penanganan serius karena melibatkan konflik sosial dan masalah infrastruktur.
“Dari tujuh dapur ini ada empat dapur telah disurati BGN untuk kembali beroperasi, Kopang, Pagutan, Pujut Kawo, Praya Bunut Baok,” ucapnya kepada wartawan, Senin (22/6).
Baca Juga: Sengketa Sewa Dapur Lahan MBG di Lombok Tengah Berujung Saling Lapor
Rinjani memaparkan, permasalahan yang membuat dapur MBG belum kembali beroperasi cukup kompleks. Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, SPPG Kopang Rembiga 2 belum bisa beroperasi karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak berfungsi hingga memicu aksi demo masyarakat sekitar. Selain itu, perbaikan fisik di SPPG Pagutan juga dilaporkan belum selesai dikerjakan.
"Ini sudah klir," cetusnya.
Kendala lain terjadi pada tata kelola logistik dan sosial. Di SPPG Praya Tengah Jontlak 2, operasional tertahan akibat rencana pemindahan titik lokasi yang belum rampung. Sementara di SPPG Praya Leneng 6, terdapat masalah intervensi dari pihak mitra atau yayasan.
“Untuk SPPG Jonggat Puyung 2, penangguhan dilakukan karena adanya konflik internal antara pihak mitra kerja dengan pemilik lahan,” beber Rinjani.
Pemkab Loteng menegaskan komitmennya untuk terus memediasi dan mengawal penyelesaian masalah di tiga titik yang belum klir tersebut. Langkah cepat perlu diambil agar seluruh program strategis nasional ini dapat segera dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat Loteng.
“Kami di satgas akan terus memonitor dapur-dapur MBG yang permasalahannya berat. Ketika di tingkat kecamatan tidak tuntas, ya kami di kabupaten akan turun,” kata mantan Kepala Satpol PP Loteng ini.
Diketahui, masih banyak anak sekolah belum menikmati program MBG. Penyebabnya, sebaran dapur MBG belum merata. Sebab itu, BGN menetapkan batas maksimal enam dapur MBG di setiap kecamatan agar distribusi lebih merata dan terkendali.
“Ini aturan baru, bagi kecamatan yang sudah lebih batas tidak diberikan lagi (bangun dapur MBG), sehingga kecamatan yang masih kurang bisa kebagian,” kata dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
